SUMBAWA BESAR, samawarea.com (30 September 2026) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui penerapan pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfotiksandi) Kabupaten Sumbawa, Drs. Hasanuddin, melalui Surat Edaran Bupati Sumbawa No. 700/481/Itkab/2026, tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan.
Dalam surat edaran tersebut ditegaskan, pengelolaan konflik kepentingan merupakan bagian penting dalam memastikan setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan secara profesional dan objektif.
Konflik kepentingan perlu dicegah agar pelaksanaan tugas pemerintahan tidak dipengaruhi kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak tertentu yang dapat mengganggu objektivitas dalam pengambilan keputusan dan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui surat edaran itu, seluruh perangkat daerah dan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa diharapkan mampu mengenali sekaligus mencegah potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas.
Selain itu, aparatur diminta menghindari berbagai situasi yang berpotensi memengaruhi objektivitas, serta melaporkan setiap potensi konflik kepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemkab Sumbawa juga mendorong terbentuknya budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, transparansi, serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas.
“Cegah Konflik Kepentingan, Jaga Integritas, Wujudkan Pemerintahan yang Bersih,” menjadi pesan yang ditekankan dalam upaya memperkuat komitmen tersebut.
Dengan penerapan pengelolaan konflik kepentingan secara konsisten, Pemkab Sumbawa berharap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat berlangsung semakin profesional, objektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (SR)
