SUMBAWA BESAR, samawarea.com (24 September 2026) – Kerusakan sejumlah ruas jalan kabupaten di Sumbawa kembali menjadi sorotan DPRD. Fraksi Demokrat PPP Pembangunan mendesak pemerintah daerah mengarahkan peningkatan belanja modal untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang kondisinya sudah parah.
Desakan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrat PPP Pembangunan, Ahmad Nawawi, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa, Rabu (23/9).
Menurut Ahmad Nawawi, persoalan jalan tidak sekadar menyangkut infrastruktur, tetapi berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat hingga distribusi kebutuhan dasar. Karena itu, ruas jalan yang mengalami kerusakan berat diminta tidak menunggu hingga kondisinya semakin parah, terlebih menjelang puncak musim penghujan.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam pandangan fraksi, panjang jalan kabupaten di Sumbawa mencapai sekitar 951,57 kilometer.
Sejumlah ruas yang menjadi perhatian antara lain Labuhan Kuris–Tanjung Bila, Penyaring–Dusun Baru, Sebewe–Luar, Langam–Mamak, Samapuin–Perate, ruas jalan antardesa di Kecamatan Ropang, sambungan Jalan Lingkar Mapin Baru di Kecamatan Alas Barat, serta sejumlah ruas jalan dalam kota Sumbawa.
Perhatian khusus juga diarahkan pada jalan menuju Dusun Labuhan Jontal, Desa Teluk Santong, Kecamatan Plampang.
Ahmad Nawawi menilai akses tersebut memiliki peran penting bagi aktivitas perekonomian masyarakat. Jalan itu menjadi salah satu jalur mobilitas petani dan nelayan, termasuk untuk distribusi hasil produksi maupun kebutuhan logistik.
Karena itu, Fraksi Demokrat PPP Pembangunan meminta ruas jalan kabupaten yang rusak parah segera mendapat penanganan melalui pemeliharaan berkala.
Tak hanya infrastruktur, fraksi juga mengingatkan pemerintah daerah agar perubahan skema pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas dan RSUD tidak sampai mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat.
Ketersediaan obat-obatan esensial di tingkat Puskesmas diminta tetap terjamin hingga akhir tahun.
Fraksi juga meminta pemerintah segera menuntaskan realisasi sisa kuota BPJS yang bersumber dari APBD atau Universal Health Coverage (UHC). Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat miskin tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa terkendala persoalan administrasi maupun kuota.
Di sektor anggaran, Fraksi Demokrat PPP Pembangunan mendorong pemerintah mengoptimalkan proyek infrastruktur permukiman berbasis padat karya. Upaya itu dinilai dapat membantu mempercepat penyerapan anggaran sekaligus memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat.
Salah satu kegiatan yang didorong adalah pembersihan saluran drainase kota sebagai langkah mitigasi menghadapi banjir musiman. Di sisi lain, kegiatan tersebut juga diharapkan membuka ruang kerja bagi masyarakat lokal sehingga dapat ikut meningkatkan daya beli.
Fraksi juga meminta bantuan sarana produksi pertanian (saprodi) segera disalurkan kepada kelompok tani menjelang musim tanam akhir tahun.
Sementara untuk program Upland, pengalihan anggaran dari penyertaan modal menjadi belanja operasional dan belanja modal diminta dipastikan berjalan lancar.
Dengan percepatan tersebut, fraksi berharap program Upland dapat segera dirasakan manfaatnya oleh petani dan tidak tertahan hanya pada proses penganggaran.
Pandangan Fraksi Demokrat PPP Pembangunan itu menjadi salah satu catatan DPRD dalam pembahasan kebijakan anggaran daerah, dengan penekanan pada percepatan pembangunan infrastruktur, perlindungan layanan dasar serta optimalisasi belanja agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. (SR)
