SUMBAWA BESAR, samawarea.com (24 September 2026) — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumbawa menyoroti sejumlah poin dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, I Ketut Sawitra, dalam rapat paripurna DPRD Sumbawa.
Fraksi memandang perubahan APBD harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, menjaga pelayanan publik dan mendukung prioritas pembangunan daerah.
Dalam rancangan perubahan, pendapatan daerah meningkat dari Rp 1,89 triliun menjadi Rp 1,94 triliun atau bertambah Rp 45,83 miliar. Sementara belanja daerah naik cukup signifikan dari Rp 1,92 triliun menjadi Rp 2,14 triliun, bertambah Rp 224,51 miliar atau 11,70 persen.
Sawitra meminta kenaikan belanja tersebut disertai kejelasan program, output, penerima manfaat, indikator keberhasilan dan target penyelesaian.
Fraksi juga menyoroti PAD yang hanya meningkat dari Rp 251,48 miliar menjadi Rp 251,59 miliar. Pemerintah daerah diminta menjelaskan strategi peningkatan PAD yang bersumber dari optimalisasi potensi daerah, termasuk langkah meningkatkan pajak dan retribusi serta pengembangan sumber PAD baru.
Tambahan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 8,94 miliar, yang disebut berasal dari keuntungan bersih PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) tahun 2025, juga menjadi perhatian fraksi.
Sawitra meminta pemerintah menjelaskan dasar perhitungan penerimaan tersebut, memastikan seluruh penerimaan dari aktivitas pertambangan telah dicatat sesuai ketentuan, serta menjelaskan manfaatnya bagi pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Belanja Modal dan Infrastruktur, Pertanyakan Silpa Rp 201,68 Miliar
Fraksi PDI Perjuangan mencermati kenaikan belanja modal dari Rp50,36 miliar menjadi Rp102,28 miliar atau meningkat 103,12 persen.
Pemerintah daerah diminta membuka rincian jenis dan lokasi infrastruktur, nilai kegiatan, sumber pembiayaan, target penyelesaian serta manfaat bagi masyarakat.
Fraksi secara khusus meminta perhatian terhadap infrastruktur wilayah selatan Sumbawa, termasuk ruas jalan di Kecamatan Moyo Hilir dari kawasan Rumah Sakit Umum Provinsi menuju Desa Olat Rawa yang disebut mengalami kerusakan parah.
“Pembangunan infrastruktur harus menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa secara proporsional berdasarkan kebutuhan dan tingkat urgensinya,” kata Sawitra.
Fraksi meminta pemerintah melakukan kajian teknis dan menjelaskan status jalan, panjang kerusakan, kebutuhan anggaran serta rencana penanganannya melalui perubahan APBD 2026 atau perencanaan tahun berikutnya.
Fraksi juga menyoroti penerimaan pembiayaan yang meningkat dari Rp25 miliar menjadi Rp201,68 miliar dan seluruhnya bersumber dari Silpa tahun sebelumnya.
Sawitra meminta penjelasan mengenai penyebab terbentuknya Silpa, termasuk kemungkinan adanya kegiatan yang tidak terlaksana atau rendahnya penyerapan anggaran.
“Silpa dalam jumlah besar perlu dianalisis secara serius, apakah merupakan efisiensi, keterlambatan kegiatan, rendahnya penyerapan atau faktor lainnya,” ujarnya.
Manfaat Investasi Blok Elang
Terkait rencana pengembangan Blok Elang, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan tidak anti-investasi. Namun, investasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumbawa.
Pemerintah daerah diminta memastikan tenaga kerja lokal mendapat kesempatan melalui pendidikan vokasi, pelatihan dan sertifikasi. Fraksi juga meminta kejelasan dukungan PT AMNT terhadap pembangunan infrastruktur dan pelayanan kesehatan, termasuk RSUD Sumbawa.
Manfaat investasi, kata Sawitra, harus terlihat melalui peningkatan tenaga kerja lokal, keterlibatan UMKM dalam rantai pasok, pembangunan infrastruktur, pendidikan, keterampilan dan pelayanan kesehatan.
“Kekayaan alam Sumbawa harus memberikan manfaat bagi rakyat Sumbawa. Sumbawa tidak boleh hanya menjadi tempat mengambil kekayaan alam, tetapi harus menjadi tempat di mana kekayaan alam tersebut diubah menjadi kesejahteraan rakyat,” tegas Sawitra.
Fraksi PDI Perjuangan pada akhirnya meminta pemerintah memperkuat transparansi, akuntabilitas dan pengawasan APBD serta memastikan setiap tambahan anggaran memiliki dasar kebutuhan dan indikator kinerja yang jelas. (SR)
