SUMBAWA BESAR, SamawaRea.com (7 September 2026) — DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan Laporan Hasil Reses II Tahun 2026 dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa. Laporan tersebut memuat beragam aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota dewan dari lima daerah pemilihan (dapil) selama pelaksanaan reses pada 20-23 Juli 2026.
Laporan disampaikan juru bicara, M. Faesal, S.AP., M.M. Inov. Dalam penyampaiannya, ia menegaskan bahwa reses merupakan bagian dari kewajiban konstitusional anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituen sekaligus menjaring aspirasi masyarakat sebagai bahan dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Reses merupakan implementasi dari amanat konstitusi untuk menjaring aspirasi masyarakat guna mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan tepat sasaran,” ujarnya dalam sidang paripurna.
Kegiatan reses II tersebut dilaksanakan di lima dapil, meliputi Dapil I yang mencakup Kecamatan Sumbawa, Moyo Utara dan Moyo Hilir; Dapil II meliputi Lape, Lopok, Lantung, Ropang, Moyo Hulu, Lenangguar, Lunyuk dan Orong Telu.
Kemudian Dapil III mencakup Tarano, Empang, Plampang, Labangka dan Maronge. Dapil IV meliputi Unter Iwes, Batulanteh dan Labuhan Badas. Sedangkan Dapil V mencakup Rhee, Utan, Buer, Alas dan Alas Barat.
Infrastruktur Jadi Aspirasi Dominan
Dari hasil pertemuan dengan masyarakat, aspirasi yang dihimpun diklasifikasikan dalam tiga bidang utama, yakni fisik, sarana dan prasarana; ekonomi dan pemberdayaan; serta pendidikan, sosial budaya dan kesehatan.
Pada bidang infrastruktur, masyarakat banyak mengusulkan peningkatan dan pembangunan jalan, terutama Jalan Usaha Tani (JUT) yang menjadi akses penting bagi petani untuk mengangkut hasil produksi menuju permukiman maupun pusat pemasaran.
Sejumlah ruas JUT yang diusulkan antara lain JUT Ai Masam Desa Batu Bulan, JUT Kuang Tampe dan Uma Gajah Desa Sebasang, JUT Uma Beringin Desa Leseng, hingga sejumlah jalan produksi pertanian lainnya.
Selain itu, masyarakat juga menyampaikan kebutuhan perbaikan jalan lingkungan, paving block, rabat beton, pengaspalan jalan utama desa serta peningkatan sejumlah ruas penghubung antardesa dan antarkecamatan.
Beberapa ruas yang mendapat perhatian di antaranya Lintas Ngali-Labuhan Kuris, Langam-Ropang, Langam-Mamak, Langam-Pungkit, Kalabeso-Juru Mapin, jalan wilayah Kecamatan Empang, jalan lingkar Alas Barat, hingga sejumlah jalan lingkungan di berbagai desa.
Tidak hanya jalan, aspirasi masyarakat juga mencakup pembangunan bronjong dan talud penahan tebing, normalisasi sungai, perbaikan drainase, pembangunan deker, jaringan perpipaan air bersih hingga pengadaan sumur bor.
Persoalan air bersih juga menjadi salah satu kebutuhan yang cukup banyak disuarakan masyarakat. DPRD menerima usulan perluasan jaringan perpipaan PDAM, pembangunan sumur bor, cekdam dan embung, termasuk dukungan penyediaan air bersih melalui program Pamsimas.
Pertanian, Peternakan dan UMKM
Pada sektor ekonomi dan pemberdayaan, masyarakat meminta perhatian lebih terhadap sektor pertanian dan peternakan.
Usulan yang disampaikan meliputi modernisasi alat dan mesin pertanian (alsintan), seperti hand tractor, combine harvester dan mesin pompa, pembangunan sumur bor serta sumur dangkal.
Masyarakat juga mengusulkan bantuan bibit ternak unggul, mulai dari sapi Bali, kuda, kambing Etawa, ayam petelur, ayam kampung hingga bibit ikan.
Selain bantuan sarana produksi, masyarakat meminta pemerintah memperhatikan ketersediaan pupuk serta stabilitas harga komoditas pertanian, khususnya gabah dan jagung.
Di sektor perikanan, aspirasi yang masuk antara lain bantuan mesin ketinting, bibit kerang mutiara, jaring nelayan dan jaring bagang, perahu sampan, sarana penjemuran ikan serta fasilitas budidaya perikanan.
Sementara untuk UMKM dan kelompok perempuan, masyarakat mengusulkan bantuan modal usaha, peralatan menjahit, pertukangan, perbengkelan, salon, perlengkapan catering/prasmanan, pengembangan ekonomi kreatif hingga bantuan kendaraan roda tiga.
Persoalan kelangkaan LPG 3 kilogram juga menjadi perhatian. DPRD mendorong adanya penambahan kuota untuk mengatasi krisis LPG bersubsidi yang terjadi di sejumlah wilayah.
Pendidikan dan Kesehatan Tak Luput dari Aspirasi
Di bidang pendidikan, masyarakat mengusulkan beasiswa untuk jenjang S1 dan S2, pengadaan laboratorium komputer, sarana olahraga, meubeler serta rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas.
Sejumlah sekolah yang masuk dalam aspirasi antara lain PAUD Semaning Desa Ropang, SDN Brang Rea, SDN Pusu, MTs Desa Tepal, SMPN 1 Moyo Utara, SDN 1 dan SDN 2 Semamung, SDN Desa Poto, SDN 1 dan SDN 3 Utan hingga SDN Nanga Lidam.
Sementara pada sektor kesehatan, masyarakat meminta penambahan alat kesehatan di puskesmas dan pustu, peningkatan kesejahteraan tenaga medis sukarela di wilayah pelosok, rehabilitasi sejumlah fasilitas kesehatan serta penambahan tenaga medis hingga tingkat dusun.
Termasuk di antaranya pembangunan tembok keliling Puskesmas Moyo Hulu, rehabilitasi IPAL Puskesmas Tarano, rehabilitasi Pustu Desa Kalimango dan Polindes Desa Suka Mulya Kecamatan Plampang.
DPRD juga menyoroti kedisiplinan tenaga kesehatan, terutama di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang dinilai masih jarang terisi petugas.
BPJS, KIP hingga Perlindungan Anak
Di bidang sosial, DPRD menerima aspirasi terkait verifikasi data penerima BPJS gratis dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar benar-benar tepat sasaran.
Masyarakat juga meminta penguatan pencegahan dan pemberantasan narkoba, pencegahan kekerasan seksual terhadap anak serta peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai perlindungan anak.
Pada bidang keagamaan, aspirasi meliputi rehabilitasi masjid dan mushalla, kejelasan honor imam masjid dan guru ngaji, bantuan sound system, kursi, terop serta perlengkapan jenazah.
Sementara di sektor pariwisata, masyarakat mendorong pengembangan destinasi wisata hiu paus di Labuan Jambu melalui pengadaan speedboat, kano bening, perlengkapan snorkeling dan sertifikasi pendamping wisata.
DPRD Beri Sejumlah Catatan untuk Pemda
Berdasarkan besarnya volume aspirasi yang disampaikan masyarakat, DPRD memberikan sejumlah catatan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
DPRD meminta percepatan proses Survey Investigation Design (SID) untuk proyek-proyek krusial, seperti pencetakan sawah baru, pembangunan sumur bor serta talud penahan tebing sehingga dapat segera diakomodasi dalam penganggaran.
Dalam konteks mitigasi bencana, pemerintah daerah juga diminta mengantisipasi dampak lingkungan dan keselamatan masyarakat akibat kegiatan pertambangan rakyat di Kecamatan Lantung.
Pembangunan bronjong dan talud di bantaran sungai, termasuk di wilayah Bugis, Samapuin dan Brang Biji, dinilai perlu menjadi prioritas untuk mencegah longsor dan banjir yang mengancam permukiman.
DPRD juga meminta OPD terkait melakukan verifikasi ulang data desil kemiskinan untuk penerima BPJS, KIP dan PKH, sekaligus mengawasi potensi pungutan liar dalam proses pendaftaran ijazah paket.
Pemerintah daerah diminta memastikan fasilitas umum dan kantor pelayanan publik di Kabupaten Sumbawa ramah bagi penyandang disabilitas.
Dalam pelayanan dasar, DPRD mendorong perbaikan kualitas air PDAM, penanganan wilayah blank spot seperti Desa Mokong serta evaluasi kinerja Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang dinilai masih lambat merespons kebutuhan petani.
Perhatian juga diberikan terhadap dunia olahraga. Pemerintah daerah diharapkan memperhatikan nasib atlet, termasuk pembinaan atlet usia dini dan pemberian apresiasi bagi atlet berprestasi yang telah mengharumkan nama Kabupaten Sumbawa.
M. Faesal menegaskan seluruh aspirasi hasil reses tersebut diharapkan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Aspirasi prioritas itu diharapkan dapat diakomodasi dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun mendatang dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan ketepatan sasaran.
Menurutnya, hasil reses bukan sekadar laporan, tetapi menjadi bagian penting dalam proses penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan RKPD dan APBD.
“Seluruh aspirasi masyarakat yang telah dijaring oleh masing-masing anggota DPRD di lima daerah pemilihan selengkapnya tercantum dalam lampiran laporan hasil reses,” demikian disampaikan dalam laporan tersebut.
Laporan Hasil Reses II Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 itu ditutup dengan harapan agar seluruh aspirasi masyarakat dapat diperhatikan dan diakomodasi dalam rangkaian penyusunan APBD tahun rencana. (SR)
