MATARAM, samawarea.com (5 Agustus 2026) – Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tetap menunjukkan ketahanan yang kuat meski sektor pertambangan mulai memasuki fase normalisasi setelah berakhirnya relaksasi ekspor konsentrat tembaga. Pada Triwulan II Tahun 2026, ekonomi NTB tumbuh 7,41 persen secara tahunan (year on year/y-on-y), menjadikan NTB sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Indonesia sekaligus melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Dr. Drs. Wahyudin, M.M., menyampaikan bahwa nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB pada Triwulan II 2026 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 53,91 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp 29,89 triliun.
“Secara kumulatif selama Semester I Tahun 2026, ekonomi NTB tumbuh 10,42 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” ujar Wahyudin saat merilis Berita Resmi Statistik (BRS) di Mataram, Rabu (5/8).
Ia menjelaskan, pertumbuhan pada Triwulan II memang tidak setinggi Triwulan I karena aktivitas pertambangan mulai kembali normal. Namun kondisi tersebut bukan menunjukkan pelemahan ekonomi, melainkan menandakan struktur pertumbuhan NTB semakin sehat karena ditopang berbagai sektor ekonomi riil.
Selain sektor pertambangan dan penggalian yang masih tumbuh 30,57 persen, sektor industri pengolahan mencatat pertumbuhan 7,45 persen, didorong meningkatnya aktivitas smelter serta industri makanan dan minuman. Sementara sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 11,42 persen, mencerminkan geliat pariwisata dan jasa yang terus meningkat.
Dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa melonjak 49,42 persen, menandakan daya saing produk NTB di pasar global semakin kuat.
Menurut Wahyudin, kondisi tersebut menunjukkan bahwa mesin pertumbuhan ekonomi NTB kini semakin beragam. Tidak lagi hanya bergantung pada sektor pertambangan, tetapi juga diperkuat sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan, pariwisata, dan jasa.
Kinerja ekonomi tersebut juga berdampak positif terhadap kondisi ketenagakerjaan. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026, jumlah angkatan kerja NTB mencapai 3,24 juta orang, meningkat sekitar 5,56 ribu orang dibandingkan Februari 2026. Jumlah penduduk bekerja juga naik menjadi 3,14 juta orang.
Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan 1,07 juta orang atau 33,95 persen dari total penduduk bekerja. Peningkatan ini sejalan dengan naiknya aktivitas pertanian, ditandai luas panen padi yang meningkat dari 13.748 hektare pada Februari menjadi 30.248 hektare pada Mei 2026. Produksi gabah kering giling juga melonjak dari 74.984 ton menjadi 158.559 ton.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTB turun menjadi 2,98 persen, lebih rendah dibandingkan Februari 2026. Kondisi ini menunjukkan pasar kerja NTB masih mampu menyerap tambahan angkatan kerja di tengah dinamika ekonomi.
Di sisi kesejahteraan masyarakat, angka kemiskinan juga terus mengalami penurunan. Pada Maret 2026, persentase penduduk miskin tercatat 11,17 persen, turun 0,21 persen poin dibandingkan September 2025 dan turun 0,61 persen poin dibandingkan Maret 2025.
Secara absolut, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 26,07 ribu orang, dari 654,57 ribu orang pada Maret 2025 menjadi 628,50 ribu orang pada Maret 2026.
Tak hanya itu, pemerataan kesejahteraan juga membaik. BPS mencatat Gini Ratio NTB pada Maret 2026 sebesar 0,358, lebih rendah dibandingkan September 2025 yang mencapai 0,364 maupun Maret 2025 sebesar 0,369. Berdasarkan klasifikasi Bank Dunia, distribusi pengeluaran masyarakat NTB masih berada pada kategori ketimpangan rendah.
Meski demikian, Wahyudin mengingatkan masih ada sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian, terutama meningkatkan proporsi pekerja formal, memperluas lapangan kerja berkualitas, serta memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan lebih merata hingga ke wilayah perdesaan.
“Berbagai indikator ini menunjukkan bahwa perekonomian NTB tidak hanya mampu mempertahankan pertumbuhan tinggi di tengah normalisasi sektor pertambangan, tetapi juga semakin berkualitas.
Tantangan berikutnya adalah menjaga agar pertumbuhan tersebut tetap inklusif, berkelanjutan, dan memberikan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat NTB,” pungkasnya. (SR)
