SUMBAWA BESAR, samawarea.com (23 Agustus 2026) — Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memperkuat langkah pengendalian inflasi dengan memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga kebutuhan masyarakat. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat di Aula H. Madilaoe ADT, Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Sabtu (22/8/2026).
Rakor dibuka Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Damayanti Putri, S.E., M.I.P., dan dihadiri Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi NTB, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, jajaran perangkat daerah, Bulog, Pertamina, BPS, pelaku distribusi dan perdagangan, serta anggota TPID.
Sebelum rakor, rombongan melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk melihat kondisi pasar, mendengarkan persoalan yang dihadapi pedagang, sekaligus memastikan ketersediaan dan kelancaran pasokan sejumlah komoditas.
Hasil peninjauan tersebut kemudian menjadi bahan pembahasan dalam rakor guna menentukan langkah bersama menghadapi berbagai potensi gangguan pasokan maupun gejolak harga.
Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, menegaskan pengendalian inflasi tidak boleh hanya mengandalkan angka dan data statistik. Menurutnya, kondisi lapangan harus menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dan langkah intervensi.
“Data kita baca, lapangan kita lihat, masalah kita petakan, dan solusi kita kerjakan bersama. Inilah cara kerja pengendalian inflasi yang kita butuhkan,” tegasnya.
Bupati menyebutkan inflasi Kabupaten Sumbawa pada Juli 2026 berada di angka 2,50 persen, turun dibandingkan Juni yang mencapai 2,85 persen. Angka tersebut menjadi yang terendah di antara daerah cakupan IHK NTB. Bahkan secara bulanan, Sumbawa mengalami deflasi sebesar 0,37 persen. Namun, capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah lengah.
“Jangan jadikan angka 2,50 persen sebagai alasan untuk beristirahat. Jadikan angka itu sebagai alasan untuk bekerja lebih baik,” ujarnya.
Menurut Bupati, pengendalian inflasi harus dilakukan secara antisipatif dengan memantau produksi, pasokan, distribusi hingga perkembangan harga sejak dini. Pemerintah juga harus menjaga keseimbangan kepentingan produsen dan konsumen agar petani memperoleh harga yang layak sementara masyarakat tetap mendapatkan harga yang terjangkau.
Ia menekankan, hasil rapat koordinasi tidak boleh berhenti sebagai catatan administratif. Setiap persoalan harus memiliki penanggung jawab, langkah penyelesaian, target, serta batas waktu tindak lanjut yang jelas.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Damayanti Putri mengatakan Pulau Sumbawa memiliki potensi besar dalam menghasilkan berbagai komoditas yang dibutuhkan masyarakat. Potensi tersebut, kata dia, harus didukung infrastruktur yang memadai sehingga produktivitas meningkat, distribusi semakin lancar dan stabilitas harga tetap terjaga.
Menurutnya, rakor TPID di Sumbawa menjadi momentum untuk memastikan seluruh mata rantai kebutuhan masyarakat berjalan dengan baik.
Meski data inflasi Juli menunjukkan tidak ada komoditas di Sumbawa yang menjadi penyumbang utama inflasi secara langsung, kewaspadaan tetap harus dijaga, terutama menjelang hari-hari besar ketika kebutuhan masyarakat biasanya meningkat.
“Jangan sampai ketika hari besar baru kita mencari barang. Harus kita pastikan dari awal ketersediaan dan distributor sudah siap,” ujarnya.
Wagub juga menyoroti persoalan distribusi LPG yang perlu mendapat perhatian bersama agar penyalurannya lebih optimal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
Ia berharap forum TPID tidak sekadar menjadi ruang koordinasi, tetapi benar-benar menjadi wadah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan.
“Kita berharap melalui forum ini berbagai permasalahan yang ada dapat kita pecahkan bersama,” katanya.
Rakor selanjutnya membahas sejumlah persoalan bersama TPID Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat dengan melibatkan berbagai instansi serta pihak terkait.
Pemkab Sumbawa berharap sinergi tersebut mampu menjaga inflasi tetap terkendali tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Dengan dukungan potensi produksi pangan dan jejaring kerja sama antarlembaga, pengendalian inflasi diharapkan tidak berhenti pada data, tetapi berlanjut hingga ke lapangan dan menghasilkan tindakan nyata. (SR)
