SUMBAWA BESAR, samawarea.com (27 Agustus 2026) — Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Sumbawa mendorong Penilaian Ketangguhan Desa (PKD) tidak sekadar menjadi dokumen penilaian, tetapi menjadi dasar dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan desa yang lebih aman dan tangguh.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua FPRB Kabupaten Sumbawa, Zainuddin SH, saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Forum PRB Sumbawa dalam Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dan Sensitasi Panduan Penilaian Ketangguhan Desa (PKD), di Transit Hotel, Kamis (27/8/2026).
Jen sapan akrabnya, mengatakan, Kabupaten Sumbawa memiliki berbagai potensi ancaman bencana, mulai dari banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi hingga ancaman pesisir.
Karena itu, menurutnya, pengurangan risiko bencana tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun BPBD. Upaya tersebut harus menjadi gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Ketangguhan desa harus menjadi bagian dari pembangunan desa. Desa perlu mampu mengenali risiko, memahami kerentanan, mengoptimalkan kapasitas masyarakat, serta memasukkan aspek pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, PKD menjadi instrumen penting untuk mengetahui kekuatan, kelemahan dan kebutuhan desa dalam menghadapi berbagai risiko bencana.
Dalam hal ini, keberadaan Tenaga Pendamping Desa dinilai sangat strategis karena bersentuhan langsung dengan proses perencanaan dan pemberdayaan masyarakat desa.
“Kami berharap PKD tidak berhenti sebagai sebuah dokumen penilaian, tetapi benar-benar menjadi dasar untuk menentukan langkah dan prioritas pembangunan desa yang lebih aman dan tangguh,” katanya.
FPRB Kabupaten Sumbawa, lanjut Jen, berkomitmen menjadi ruang kolaborasi sekaligus penghubung antara pemerintah, desa, pendamping desa, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, relawan dan seluruh pihak yang memiliki kepedulian terhadap pengurangan risiko bencana.
Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Sumbawa yang diwakili Sekretaris BPBD, Sabram ST, menegaskan pentingnya peran pendamping desa dalam mendorong aspek kebencanaan masuk dalam perencanaan pembangunan desa.
“Keberadaan pendamping desa bisa mengintervensi perencanaan pembangunan di desa. BPBD bisa berkolaborasi dengan pendamping desa,” kata Sabram.
Ia berharap kolaborasi tersebut dapat memperkuat upaya pengurangan risiko bencana sejak tahap perencanaan, sehingga pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keselamatan serta ketangguhan masyarakat.
Ia pun mengajak seluruh peserta memanfaatkan kegiatan tersebut untuk membangun kesepahaman, memperkuat koordinasi dan menghasilkan langkah tindak lanjut yang nyata.
“Mari kita jadikan PKD sebagai pintu masuk untuk memperkuat desa-desa di Kabupaten Sumbawa agar lebih siap menghadapi bencana maupun dampak perubahan iklim,” pungkasnya.
Hadir dalam kegiatan ini dihadiri Khairul Anwar selaku Manager Konsepsi, dan para narasumber yakni Kabid PK BPBD Sumbawa, Kabid Adminisistrasi Pemerintahan Desa
DPMD, dan Tim Penilai Destana NTB TPP Kemendes PDT, serta Moderator Arya Ahsani Takwim. (SR)
