SUMBAWA BESAR, samawarea.com (25 Juli 2026) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog dengan masyarakat. Kritik dan masukan yang disampaikan publik dinilai bukan sebagai ancaman, melainkan energi untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, saat menemui massa aksi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sumbawa di Ruang Rapat H. Hasan Usman, Lantai I Kantor Bupati Sumbawa, Rabu (24/6/2026). Pertemuan itu turut didampingi Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa.
Di hadapan para mahasiswa, Wabup Ansori mengatakan pemerintah membutuhkan ruang diskusi agar berbagai program pembangunan dapat diawasi, dievaluasi, sekaligus dikawal bersama oleh masyarakat.
“Pemerintah membutuhkan ruang diskusi dan masukan dari masyarakat agar program-program yang dijalankan dapat diawasi, dievaluasi, dan dikawal bersama. Karena itu, setiap kritik yang disampaikan harus dipandang sebagai energi perbaikan, bukan ancaman,” tegasnya.
Wabup juga menyampaikan apresiasi kepada PMII yang telah menyampaikan kritik dan saran secara terbuka. Menurutnya, dialog merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi sehingga komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tetap terjalin dengan baik.
“Kami berterima kasih telah mengkritisi dan memberikan saran. Inilah bagian dari demokrasi, duduk dan dialog agar tidak ada yang tersumbat antara pemerintah dan rakyatnya,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ia mengakui masih banyak persoalan yang perlu dibenahi, namun penyelesaiannya memerlukan tahapan dan proses.
“Semua ada proses, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi tujuan akhirnya sama, bagaimana pemerintah bisa menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat,” katanya.
Selain itu, Wabup mengakui pengawasan terhadap pelayanan publik dan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) masih perlu diperkuat. Menanggapi keluhan masyarakat terkait distribusi gas LPG bersubsidi, ia menegaskan tidak akan mentoleransi praktik yang merugikan masyarakat.
“Saya tidak akan ragu mencabut izin pangkalan yang terbukti bermain di atas penderitaan masyarakat,” tegasnya.
Mengakhiri dialog, Wabup Ansori kembali menekankan bahwa keterbukaan pemerintah menerima kritik dan aspirasi menjadi modal penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah secara bersama-sama. Menurutnya, dengan komunikasi yang baik, solusi atas berbagai tantangan pembangunan dapat dirumuskan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbawa. (SR)
