Sumbawa Barat, samawarea.com, (13 Oktober 2025)
Suasana hangat namun penuh semangat menyelimuti ruang rapat utama Kantor DPRD Kabupaten Sumbawa Barat pada Senin, 13 Oktober 2025. Di ruangan yang biasanya menjadi tempat pembahasan berbagai kebijakan daerah itu, kali ini berkumpul para Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, serta perwakilan dari Presidium Aliansi PPS (Provinsi Pulau Sumbawa) dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang sarat makna sejarah.
Agenda utama yang dibahas bukanlah hal baru, namun menjadi perjuangan panjang yang terus menyala: dukungan terhadap penyelenggaraan Rapat Akbar Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) yang akan digelar pada 10 November 2025 di Kabupaten Sumbawa Barat. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam perjalanan panjang masyarakat Pulau Sumbawa untuk mewujudkan provinsi sendiri, setelah hampir dua dekade cita-cita itu diperjuangkan.
Dalam forum yang dihadiri secara lengkap oleh para pimpinan fraksi DPRD, disampaikan bahwa gagasan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa bukanlah wacana sesaat. Sejak tahun 2006, semangat untuk memisahkan diri dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan membentuk wilayah otonomi baru telah tumbuh kuat. Harapannya sederhana namun mendalam: agar pembangunan di Pulau Sumbawa dapat lebih merata, cepat, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat lokal.
“Proses ini panjang dan penuh dinamika, namun semangatnya tidak pernah padam. DPRD Kabupaten Sumbawa Barat sejak awal berdirinya tetap memegang komitmen untuk mendukung penuh terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa,” tegas salah satu pimpinan DPRD dalam rapat tersebut.
Hasil RDPU ini menegaskan kembali bahwa seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat bersatu dalam satu suara untuk mendukung perjuangan pembentukan PPS.
Keenam fraksi yang menyatakan dukungannya secara tegas adalah:
Fraksi PDI Perjuangan
Fraksi NASDEM
Fraksi GERINDRA
Fraksi PAN
Fraksi GOLKAR
Fraksi PKS
Kesepakatan ini menjadi sinyal kuat bahwa perjuangan pembentukan PPS kini telah mendapatkan legitimasi politik yang solid di tingkat legislatif daerah. Para pimpinan fraksi menyadari bahwa keberhasilan agenda besar ini membutuhkan konsolidasi menyeluruh—bukan hanya dari pemerintah daerah, namun juga dari kekuatan politik, masyarakat sipil, dan seluruh elemen masyarakat Pulau Sumbawa.
Sebagai tindak lanjut dari hasil RDPU, setiap fraksi akan segera melaksanakan rapat internal untuk membahas bentuk dukungan yang paling efektif dalam menyukseskan Rapat Akbar Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa di Taliwang pada 10 November 2025.
Keputusan resmi dari masing-masing fraksi ditargetkan akan keluar paling lambat satu minggu setelah rapat ini digelar.
“Dukungan kami bukan sekadar simbolik. Kami ingin memastikan seluruh elemen DPRD ikut berperan aktif, baik dalam bentuk moral, politik, maupun teknis penyelenggaraan kegiatan Rapat Akbar nanti,” ungkap salah satu pimpinan fraksi dengan penuh antusias.
Dengan kesepahaman yang kuat dan dukungan lintas fraksi, langkah menuju penyelenggaraan Rapat Akbar PPS kini semakin mantap. Sumbawa Barat yang menjadi tuan rumah siap menyambut ribuan peserta dari berbagai kabupaten di Pulau Sumbawa—Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kota Bima—yang akan hadir membawa satu semangat: menyatukan tekad untuk mewujudkan Provinsi Pulau Sumbawa.
Rapat dengar pendapat yang digelar di Kantor DPRD Kabupaten Sumbawa Barat ini bukan sekadar pertemuan formal, melainkan simbol dari persatuan dan konsistensi perjuangan rakyat Pulau Sumbawa untuk mendapatkan hak otonomi yang lebih luas.
Semangat itu kini kembali bergelora, membawa harapan baru bahwa tanggal 10 November 2025 nanti akan menjadi tonggak sejarah baru bagi masyarakat Pulau Sumbawa.
