MATARAM, samawarea.com (23 September 2025) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan dukungan terhadap penyertaan modal bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk PT Gerbang NTB Emas (GNE), dengan catatan BUMD harus dijalankan secara profesional dan bebas dari kepentingan politik.
“Harus ada business plan yang jelas, audit laporan keuangan, dan manajemen profesional. BUMD bukan tempat parkir tim sukses atau balas jasa politik,” tegas Jubir Fraksi PKS, H. Sambirang Ahmadi, S.Ag., M.Si., dalam Rapat Paripurna DPRD NTB dengan agenda Pandangan Fraksi terhadap Nota Keuangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (23/9/2025).
Fraksi PKS menilai bahwa kehadiran BUMD seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan beban anggaran atau alat balas budi politik. Mereka menuntut adanya reformasi manajerial serta akuntabilitas dalam pengelolaan setiap BUMD yang menerima dana penyertaan modal dari APBD.
Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti kinerja Bank NTB Syariah. Fraksi tersebut meminta peningkatan kualitas layanan transaksi dan pembiayaan yang lebih produktif, serta roadmap pemenuhan ekuitas Jamkrida sesuai dengan ketentuan POJK 11/2025.
Di sisi lain, Fraksi PKS menyatakan dukungan penuh terhadap gelaran MotoGP Mandalika yang akan datang. Sambirang menekankan bahwa ajang internasional tersebut tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga menunjukkan bahwa NTB telah menjadi bagian dari panggung dunia.
“MotoGP bukan hanya tontonan, tetapi simbol bahwa NTB telah mendunia. Kami siap berdiri bersama pemerintah menyukseskan agenda ini,” ujarnya.
Menutup pandangannya, Fraksi PKS menekankan pentingnya APBD Perubahan 2025 sebagai fondasi awal akselerasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Mereka mendorong agar setiap rupiah anggaran diarahkan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan sektor pariwisata.
“Fraksi PKS ingin NTB Makmur Mendunia bukan hanya slogan, tetapi nyata melalui birokrasi meritokratis, PAD yang sehat, belanja produktif, utang yang transparan, dan BUMD yang profesional,” pungkas Sambirang. (SR)
