MATARAM, samawarea.com (23 September 2025) — Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD Provinsi NTB, Syamsul Fikri S.Ag., M.Si, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi, menyoroti isu penghapusan tenaga honorer secara nasional, khususnya yang berdampak pada sektor layanan publik di NTB.
“Kami sangat khawatir penghapusan tenaga honorer akan memicu ledakan pengangguran baru di NTB, mengingat ribuan tenaga honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun hingga saat ini belum terakomodasi dalam seleksi PPPK maupun skema tenaga paruh waktu,” kata Syamsul Fikri saat menyampaikan pandangan umum fraksi terkait perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Provinsi NTB, Mataram, Selasa (23/9).
Sebagai solusi, Fraksi Demokrat mengusulkan pembentukan Tenaga Layanan Publik Daerah (TLPD), sebuah skema yang bertujuan menjembatani tenaga honorer yang belum mendapatkan akses kerja formal. Selain itu, Fraksi Demokrat mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk segera melaksanakan pelatihan konversi profesi bagi tenaga honorer terdampak, serta menyusun database terintegrasi yang memuat data lengkap tenaga honorer yang belum terserap. Upaya ini diharapkan dapat membantu mengurangi potensi pengangguran sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di NTB.
Rapat Paripurna ini merupakan bagian dari proses pembahasan lanjutan perubahan APBD NTB yang akan menjadi pijakan dalam menjalankan program pembangunan daerah selama sisa tahun anggaran 2025. (SR)
