SUMBAWA BESAR, samawarea.com (3 Juli 2025) — Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Nusa Tenggara Barat bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa menggelar pertemuan koordinasi penting dalam rangka penyediaan lahan untuk pembangunan Kantor Balai Taman Nasional Moyo Satonda.
Pertemuan yang difasilitasi proyek CONSERVE ini berlangsung di Aula Kantor Bupati Sumbawa, dengan dukungan dari UNDP Indonesia dan Global Environment Facility (GEF). Pertemuan ini bertujuan untuk menjajaki peluang hibah lahan dari Pemda Sumbawa yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan kantor operasional Balai TN Moyo Satonda (Balai TN Mosat).
Kantor ini nantinya akan menjadi pusat koordinasi pelestarian kawasan konservasi penting yang mencakup Pulau Moyo dan Pulau Satonda—dua pulau kaya keanekaragaman hayati yang telah resmi ditetapkan sebagai taman nasional ke-55 di Indonesia melalui Keputusan Menteri LHK Nomor 901/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2022.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyatakan komitmennya untuk mendukung rencana pembangunan Kantor Balai Taman Nasional Moyo Satonda (TNMS). Bupati menyebutkan beberapa opsi yang sedang dikaji. Salah satunya lahan milik Pertamina yang berada di bagian depan kawasan.
“Luasnya sekitar 20 hektare. Lahan itu cukup strategis, dan beberapa pihak juga mengincarnya, seperti sekolah maritim dan pihak Angkatan Laut. Jadi kita lihat siapa yang lebih siap dan bergerak lebih dulu,” ujar Bupati.
Ia mengingatkan agar penggunaan lahan dilakukan dengan pertimbangan strategis. “Jangan sampai lahan yang luas di bagian depan langsung diambil. Itu terlalu berharga dan bisa digunakan untuk keperluan jangka panjang,” tambahnya.
Sebagai alternatif, Bupati juga menyebut lokasi di wilayah Limung yang dekat dengan pantai. Namun ia menyarankan agar pembangunan tidak terburu-buru di lokasi tersebut.
“Saya sudah survei bersama Kementerian Perhubungan. Ternyata Limung lebih potensial untuk pelabuhan. Kedalamannya mencapai 14 meter, lebih dalam dari Pelabuhan Badas yang hanya 8 meter,” jelasnya.
Menurut Bupati, usulan dari desa juga telah mengarah pada kawasan yang memiliki akses melalui jalan Semota, dengan sebagian besar lahan telah dibebaskan. “Tinggal sedikit lagi prosesnya. Proposal pelabuhan juga sudah siap. Kalau ini terealisasi, potensi pariwisata bisa terdongkrak karena akses makin terbuka,” kata Bupati.
Ia berharap, koordinasi lintas sektor bisa dilakukan dengan baik agar pembangunan berjalan lancar. “Semua pihak harus satu suara. Jangan sampai nanti lahan sudah diberikan, tapi kita belum siap. Ini butuh keputusan dari tingkat atas dan kerja sama semua pihak,” pungkasnya. (SR)
