SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA
SUMBAWA BESAR, samawarea.com (17 Juli 2025) — Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya, Andi Rusni, SE., MM., menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa Tahun Sidang 2025.
Dalam pidatonya, Andi Rusni menyampaikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan NTB terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. “Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintahan Jarot-Ansori atas dedikasi dan kerja nyata yang telah membawa tata kelola APBD menuju perbaikan, dari predikat WDP menjadi WTP,” tegas Andi Rusni.
Fraksi Gerindra mencermati capaian realisasi pendapatan daerah sebesar 99,76%, yang dinilai cukup baik. Bahkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) melampaui target dengan capaian 107,25%. Namun, fraksi mempertanyakan apakah capaian tersebut hasil dari kinerja maksimal atau target yang ditetapkan terlalu rendah.
“Kami berharap ke depan target PAD ditetapkan secara lebih rasional dan proporsional. Kami masih melihat adanya potensi PAD yang belum tergarap maksimal, serta kebocoran di berbagai sektor,” ungkapnya.
Fraksi juga meminta penjelasan lebih lanjut terkait item pendapatan lain-lain yang hanya terealisasi 93,72%, serta sektor mana saja yang meleset dari target.
Soal belanja, Fraksi Gerindra menyoroti realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang hanya terserap sebesar 41,69% dari total anggaran Rp10,9 miliar. Sisa anggaran yang tidak digunakan mencapai lebih dari Rp6,3 miliar.
“Kami mendorong pemerintah lebih transparan dan akurat dalam memproyeksi serta menggunakan anggaran BTT. Jangan sampai ketika masyarakat tertimpa musibah, seperti banjir di Nijang dan Sering, pemerintah justru menyatakan tidak memiliki anggaran,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Fraksi Gerindra juga menyampaikan berbagai usulan program prioritas pembangunan daerah. Antara lain, peningkatan infrastruktur jalan penghubung di Desa Pelat – Kelungkung, Sampai Brang – Sampai Ai Ngelar, serta ruas Simpang Langam – Desa Pungkit dan Mama, penyediaan air bersih melalui sumur bor di Dusun Sampar Maras, Labuhan Badas, dan program hotmixisasi untuk jalan-jalan lingkungan.
Kemudian, pengawasan distribusi LPG 3kg dan tindakan tegas terhadap agen atau pangkalan nakal, persiapan menghadapi musim kemarau panjang melalui langkah-langkah konkret dari pemerintah, pembangunan Puskesmas Unit III di Pulau Medang dan usulan pemekaran Pulau Medang dan Pulau Moyo menjadi kecamatan tersendiri, pemekaran desa di Labuhan Sumbawa, Labuhan Badas, dan Senawang, penyaluran hibah alat pertanian (Alsintan) yang belum tersalurkan, dan pemasangan lampu penerangan jalan umum di wilayah-wilayah rawan kejahatan.
“Fraksi Partai Gerindra tetap konsisten mengawal pembangunan yang berpihak pada rakyat. Pemerintah harus lebih responsif, transparan, dan sensitif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Andi menutup pidatonya. (SR)
