SUMBAWA BESAR, samawarea.com (8 Juni 2025) – Anggota DPRD Provinsi NTB, Syamsul Fikri AR, S.Ag., M.Si., mengungkapkan potensi besar sektor perikanan di NTB yang selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah hingga berimbas berkurangnya pendapatan daerah.
Dalam reses yang digelar di lingkungan RT 004 RW 008 Kelurahan Lempeh Kabupaten Sumbawa, Minggu (8/6/25) malam, politisi Partai Demokrat ini menyampaikan bahwa NTB memiliki tambak udang terbesar di Indonesia dengan produksi mencapai sekitar 186 ribu ton, jauh melebihi Jawa Barat yang hanya 128 ribu ton. Dari total produksi tersebut, kontribusi terbesar berasal dari Sumbawa sekitar 139 ribu ton, yang nilainya mencapai Rp 12 triliun. Sebaliknya, Pulau Lombok hanya memberikan kontribusi sekitar Rp 1 triliun.
Namun, menurut Fikri yang didampingi Anggota DPRD Sumbawa, Juliansyah SE dan politisi Demokrat, Muhammad Iqbal M.M.Inov, Sumbawa belum mendapatkan bagi hasil atau konstribusi dari potensi ini karena bahan mentah hasil tambak udang tersebut dikirim langsung tanpa pengolahan lebih lanjut. “Ini salah satu kebocoran yang tidak disadari daerah,” imbuhnya.
Selain tambak udang, potensi rumput laut dan ikan kerapu juga sangat besar, di mana NTB menempati posisi ketiga nasional untuk produksi rumput laut, dengan kontribusi terbesar dari Sumbawa.
“Saya akan menginisiasi upaya agar kebocoran di sektor perikanan ini bisa diminimalisasi, karena banyak aktivitas ilegal yang terjadi, misalnya izin tambak hanya untuk 2 hektar, tapi yang digarap bisa mencapai 3-4 hektar,” ujar mantan Wakil Ketua DPRD Sumbawa ini.
Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Fikri menegaskan perlunya koordinasi yang lebih kuat antara Pemerintah Daerah Sumbawa dengan pemerintah pusat, serta kolaborasi dengan anggota DPRD Provinsi NTB dalam memperjuangkan hak dan potensi daerah agar dapat meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan.
Dalam kesempatan itu Fikri juga mengangkat isu tambang emas, khususnya di Blok Dodo Rinti yang dikelola PT Amman Mineral dan Blok Pangulir oleh PT Sumbawa Juta Raya (SJR). Ia berharap pemerintah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) lokal sejak dini agar dapat berperan aktif dalam pengelolaan tambang.
“Jangan sampai pengalaman di Batu Hijau terulang kembali, di mana kita hanya menjadi penonton di daerah sendiri karena ketidaksiapan SDM,” ujarnya.
Dengan langkah strategis ini, Ia berharap pada tahun 2030 Sumbawa bisa menjadi daerah penghasil perikanan dan tambang yang lebih mandiri dan berdaya saing. (SR)