Oleh: Nindy Sanjaya (Ketua GMNI Sumbawa)
“Bangsa yang gagal mendidik generasinya, tengah merajut kehancuran secara perlahan.” Krisis pendidikan yang kini melanda Indonesia tidak lagi sekadar soal rendahnya nilai ujian atau infrastruktur sekolah yang timpang. Ia telah menjelma menjadi krisis multidimensi menggerus mutu akademik, meretakkan fondasi integritas, dan membingungkan arah digitalisasi yang tak berpijak pada nilai.
Krisis yang Tidak Lagi Bisa Ditunda
Laporan PISA 2022 mengungkap fakta memilukan: Indonesia memang naik peringkat, tapi skor literasi menurun. Sementara itu, Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2025 menunjukkan indeks integritas pendidikan masih berkutat di angka korektif. Di sisi lain, anak-anak lebih fasih memainkan algoritma TikTok daripada memahami isi teks bacaan sederhana. Kita sedang kehilangan generasi yang paham makna dan nilai, bukan hanya kecakapan teknis.
Ironisnya, kemajuan teknologi justru memperlebar jurang ketimpangan antara kota dan desa, antara anak yang melek layar dan anak yang belum tuntas membaca. Ketika digitalisasi datang tanpa kesiapan literasi, maka pendidikan berubah dari jembatan masa depan menjadi jurang ketertinggalan.
Akar Masalah:
Sistemik, Kultural, dan Politik
Masalah pendidikan tidak berdiri sendiri. Ia berakar dari:
Kebijakan sektoral yang parsial.
Pendidikan seringkali dipandang sempit sebagai urusan Kemendikdasmen semata, padahal terkait erat dengan kebijakan ekonomi, budaya, dan teknologi.
Kultur birokrasi yang transaksional.
Banyak sekolah dan kepala daerah masih melihat pendidikan sebagai proyek, bukan investasi jangka panjang.
Kesenjangan guru dan sarana.
Dari distribusi guru yang tidak merata hingga rendahnya akses terhadap pelatihan berbasis kebutuhan nyata.
Minimnya partisipasi masyarakat sipil
Orang tua seringkali terpinggirkan dalam diskursus pendidikan, padahal mereka adalah mitra pertama dalam pembentukan karakter.
Membangun Jalan Keluar Solusi Konstruktif dan Terukur
Untuk itu, solusi tidak bisa hanya tambal-sulam. Diperlukan pendekatan lintas dimensi dan lintas waktu, mulai dari langkah hasil cepat (quick wins), reformasi struktural, hingga penguatan akar budaya literasi dan integritas.
1. Quick Wins
Tes Diagnostik Literasi Nasional di SD dan SMP, diikuti dengan pelatihan guru berbasis praktik kontekstual.
Kurikulum Adaptif Darurat Literasi dan Etika, fokus pada Baca tulis hitung (calistung), pendidikan karakter, dan kecakapan hidup dasar.
Unit Kontrol Digital Sekolah
Setiap sekolah wajib memiliki regulasi gawai, modul literasi digital kritis, serta pelibatan orang tua melalui forum komunitas digital.
2. Reformasi Struktural
Redesain Sistem Penjaminan Mutu
Indikator mutu harus mengukur bukan hanya akademik, tapi juga integritas, literasi budaya, dan kepemimpinan siswa.
Revitalisasi Guru dan Kepala Sekolah sebagai agen perubahan.
Insentif berbasis kinerja dan otonomi pedagogis menjadi kunci.
Desentralisasi Pendidikan Berbasis Komunitas
Sekolah harus menjadi simpul komunitas—tempat bertemunya pendidikan, budaya lokal, spiritualitas, dan inovasi.
3. Inovasi dan Teknologi Sosial
Platform Literasi Terpadu Integrasi antara buku digital, cerita lokal, dan game edukatif berbasis kearifan lokal.
Jaringan Relawan Pendidikan Komunitas
Pemuda, mahasiswa, dan tokoh masyarakat dilatih untuk menjadi fasilitator literasi keluarga di desa-desa.
Dana Abadi Literasi dan Karakter:
Dibentuk dari kolaborasi negara, Pengusaha, BUMN, dan masyarakat.
Peran Masyarakat Sipil
Pilar yang Sering Terlupakan
Transformasi pendidikan tidak bisa terjadi tanpa masyarakat sipil. Kita perlu menghidupkan kembali semangat gotong royong pendidikan: orang tua sebagai mitra, media sebagai penyebar nilai positif, lembaga keagamaan sebagai penjaga etika, komunitas literasi sebagai pemantik kecintaan membaca. Pendidikan adalah proyek kebudayaan, bukan sekadar angka dan anggaran.
Sudah saatnya kita bertanya:
Apakah sekolah kita mendidik untuk hidup atau sekadar menghafal untuk ujian? Apakah kita membentuk manusia atau hanya mencetak lulusan?
Pendidikan adalah Jalan Moral Bangsa
Pendidikan sejatinya bukan hanya soal transfer ilmu, tapi pewarisan nilai, karakter, dan arah hidup. Di tengah arus globalisasi dan distraksi digital, pendidikan harus menjadi jangkar moral bangsa. Tidak ada bangsa besar tanpa warga yang berakal dan berintegritas.
Kita tidak bisa lagi menunda. Saatnya meninggalkan pendekatan proyek jangka pendek menuju perubahan sistemik yang menyentuh jantung persoalan. Pendidikan bukan sekadar urusan pemerintah ia adalah tanggung jawab moral, sosial, dan historis kita sebagai bangsa. (*)
