SUMBAWA BESAR, samawarea.com (5 Mei 2025) – Kapan mutasi perdana pemerintahan Jarot-Ansori menjadi tanda tanya besar saat ini. Sebab mutasi yang tidak diketahui kepastiannya menimbulkan beban psikologis. Bukan hanya para pejabat yang menjabat mulai harap-harap cemas (H2C), atau pejabat yang ingin merebut jabatan yang sudah tak sabar untuk menjabat sebagai kompensasi atas ‘jasa politik’, tapi juga publik menunggu sebuah kejutan dengan spekulasi yang beragam. Belum dilakukannya mutasi ini cukup beralasan.
Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot MP. dan Drs. H. Mohamad Ansori dilantik pada 20 Februari 2025 lalu, yang artinya masa kepemimpinan mereka belum genap 100 hari. Pemimpin dengan visi Sumbawa Unggul Maju dan Sejahtera ini sepertinya tidak ingin terburu-buru dan gegabah melakukan perombakan.
Jarot-Ansori ingin mendapatkan rekam jejak figur yang akan ditempatkan secara komperehensif dengan mempertimbangkan dari segala sisi tanpa mengabaikan masukan dari tim sukses. Jarot—Ansori ingin memastikan orang yang ditempatkan berada di tempat yang tepat, tentu berbasis rekam jejak. Lagipula Jarot—Ansori belum begitu banyak mengetahui tentang figur yang pantas menduduki jabatan tersebut.
Selain menjadikan referensi hasil Tim Litbang Samawarea, Jarot—Ansori menjalin kerjasama dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk memastikan prinsip “the right man on the right place” dengan mengadopsi Sistem Aplikasi Manajemen Talenta (SIMATA) dalam proses pengembangan karier aparatur sipil negara (ASN).
SIMATA menyediakan sembilan kolam talenta sebagai referensi bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam menentukan penempatan aparatur yang sesuai dengan kompetensi dan kinerjanya.
Dengan sistem ini, seluruh data dan informasi ASN dari berbagai instansi di Kabupaten Sumbawa diintegrasikan untuk memudahkan analisis potensi dan kebutuhan organisasi.
ITK Dukung Langkah Selektif
Menanggapi belum dilakukannya mutasi, Presidium ITK (Integritas Transformasi Kebijakan) Kabupaten Sumbawa, Abdul Haji S.AP., menyatakan dukungannya terhadap langkah hati-hati yang ditempuh Jarot–Ansori.
“Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun birokrasi yang profesional. Mutasi bukan semata soal loyalitas politik, tapi juga soal kompetensi dan integritas. Kita harus menghormati proses seleksi yang lebih berbobot dan berbasis data, bukan hanya suka atau tidak suka,” ujarnya.
Haji juga berharap agar ketika mutasi dilakukan nanti, benar-benar menjadi momentum pembuktian arah perubahan yang dijanjikan oleh pasangan Jarot–Ansori dalam kampanyenya.
“Kalau sudah waktunya, mutasi itu pasti akan dilakukan. Yang penting jangan gegabah. ASN harus jadi tulang punggung pelayanan publik yang profesional, bukan korban tarik-menarik kepentingan politik,” tegasnya.
Dengan pendekatan yang berbasis sistem dan pertimbangan matang, publik kini tinggal menanti hasil konkret dari janji reformasi birokrasi. Mutasi perdana Jarot–Ansori akan menjadi barometer awal keseriusan dalam mewujudkan visi besar mereka untuk Sumbawa. (SR)
