SUMBAWA BESAR, samawarea.com (12 April 2025) – Kapan mutasi perdana Pemerintahan Jarot-Ansori, masih menjadi misteri. Ada yang memperkirakan minggu depan, ada juga yang mengatakan masih lama karena harus diusulkan dan mendapat izin Mendagri. Kondisi ini membuat ASN harap-harap cemas. Selain itu semakin memperpanjang gerilya oknum tertentu untuk menebar janji.
Abdul Haji, Presidium Integritas Transparansi Kebijakan (ITK) Sumbawa, mendesak agar Bupati Sumbawa segera melakukan mutasi pejabat untuk mempercepat jalannya pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik.
Penundaan dalam proses mutasi ungkap Haji, dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Ia khawatir isu terkait adanya calo jabatan atau tarik ulur kepentingan yang dimotori oleh oknum tertentu bisa mencemari proses demokrasi.
“Jika mutasi semakin lama, saya khawatir ini akan menjadi justifikasi publik yang memperburuk citra pemerintah,” ujarnya.
Abdul Haji menyarankan bahwa untuk tahap awal mutasi, fokus pada jabatan eselon 3 dan cukup mengisi jabatan eselon 2 yang kosong agar proses pemerintahan bisa berjalan lebih efisien dan optimal.
Ia pun menekankan pentingnya peran Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dalam proses mutasi ini, karena mereka lebih memahami kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sumbawa.
Ia juga mengingatkan agar saran dan masukan dari berbagai pihak, baik itu mantan tim sukses, koalisi partai politik, maupun lawan politik, tetap dihargai, namun dengan tetap menjaga objektivitas dalam pemilihan pejabat.
“Penting untuk memastikan bahwa kepentingan kelompok atau golongan tertentu yang hanya mementingkan diri sendiri tidak mendominasi proses ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu Abdul Haji menyerukan agar seluruh pihak bersama-sama membangun Sumbawa dengan memberikan kritik dan saran yang konstruktif kepada kepala daerah.
“Sumbawa adalah milik kita semua, bukan milik sekelompok orang. Mari kita bangun bersama dengan semangat kebersamaan dan kepentingan publik yang lebih besar,” pungkasnya. (SR)
