SUMBAWA BESAR, samawarea.com (19 Januari 2025) – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Sumbawa menyoroti permasalahan tenaga kerja di PT AMNT, pemberdayaan masyarakat lokal, serta transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam di Blok Dodo Rinti.
KSPSI Kabupaten Sumbawa menuntut agar PT AMNT memprioritaskan tenaga kerja lokal, daripada penggunaan tenaga kerja luar daerah, dan meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat Sumbawa.
“Kabupaten Sumbawa sangat terkenal dengan kekayaan alamnya terutama di sektor pertambangan. Kekayaan alam Sumbawa jika dikelola dengan baik dan berpihak kepada masyarakat lokal dan daerah Sumbawa akan memberikan kesejahteraan bagi rakyat Sumbawa,” kata Imran, Perwakilan KSPSI, saat beraudiensi dengan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, Jumat (17/1/25).
Hadir menerima jajaran KSPSI di antaranya Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sumbawa Gitta Liesbano SH., M.Kn, Ketua Komisi II I Nyoman Wisma, S.IP, Anggota Komisi II Juliansyah SE, pimpinan Komisi IV Sukiman.K.S.PdI dan Staf Ahli DPRD Kabupaten Sumbawa.
Dikatakan Imran, kedatangannya untuk membuka komunikasi dan membela nasib warga lokal Sumbawa agar tisak hanya menjadi penonton dan penerima dampak. Padahal kekayaan alam Sumbawa sangat luar biasa dan SDM juga mumpuni.
“Seharusnya di PT AMNT menempatkan SDM lokal Sumbawa untuk posisi strategis di perusahaan. Saat ini dampak sosial didatangkan dari luar. Seharusnya orang Sumbawa yang ditempatkan memiliki ilmu agar bisa menutupi celah masalah,” tukasnya.
Sementara Ketua KSPSI Kabupaten Sumbawa, Jahuddin Denis menyatakan kedatangannya sebagai wujud saling mengingatkan dalam hal nasib daerah.
“Kami berangkat dari semangat ini agar perasaan peduli terjawab. Kami mengumumkan pertemuan ini dapat diadakan lebih cepat dan ada langkah maju yang akan digagas kedepannya bagi Sumbawa,” ujarnya.
Korlap lainnya, Syaifullah menyatakan sumber daya alam Sumbawa wajib dinikmati masyarakat.Karena itu memperjuangkan hak untuk sejahtera sebagai wujud ikhtiar melawan kesewenangan.
“Ini harus kita tunjukkan kepada generasi sekarang dan generasi selanjutnya harus kuat dalam memperjuangkan, kalau tidak maka kita sendiri yang terlindas. Kami pemuda menyambut Pimpinan DPRD yang masih muda, sekaligus menitipkan masa depan,” cetusnya.
Wakil Ketua DPRD Gitta Liesbano memberikan apresiasi aspirasi yang disuarakan KSPSI Kabupaten Sumbawa. “Kami senang menerima kunjungan KSPI dalam rangka memperjuangkan hak-hak masyarakat lokal Sumbawa atas kekayaan alam yang dimiliki. Apa yang menjadi harapan masyarakat, lembaga siap untuk menfasilitasinya,” katanya.
Sementara Anggota DPRD Sukiman K mengatakan kedatangan KSPSI adalah momentum penting. Menurutnya keberadaan tambang bagi kesejahteraan masyarakat harus ditangani secara serius.
Ia pun menyarankan agar koordinasi dengan provinsi dan pemerintah pusat harus dilakukan agar ada MoU dengan perusahaan dalam pemberdayaan masyarakat Sumbawa.
“Harus ada upgrade kualitas tenaga kerja Sumbawa, Komisi III beberapa waktu lalu juga sudah kunker ke Jakon Surabaya untuk memperdalam ini. Sangat berkepentingan untuk pembangunan daerah Sumbawa. Salah satu caranya adalah Dodo Rinti harus jalan,” tukasnya.
Ditempat yang sama Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa I Nyoman Wisma S.IP mengatakan bahwa saat ini Sumbawa belum dikatakan sebagai daerah penghasil.
“Kita harus memanfaatkan keberadaan sumber daya mineral Sumbawa demi masa depan Sumbawa. Pertemuan itu sebagai jembatan komunikasi antara Pemda dengan perusahaan karena memang kita akui bahwa pertambangan emas ini wewenangnya di pusat. Saya tidak mau pemerintah daerah kehilangan momentum untuk membuat perubahan bagi Sumbawa,” tegasnya, seraya meminta Pimpinan DPRD menyurati Pimpinan PT AMNT agar hadir pada pertemuan yang direncanakan, Senin (20/1) mendatang. (SR)
