Puluhan Tenaga Kesehatan yang Tidak Lulus Seleksi PPPK Ngadu ke DPRD

oleh -1137 Dilihat

SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (31 Oktober 2023) – Puluhan tenaga kesehatan yang sebagian besar bidan dan tenaga promosi kesehatan di Kabupaten Sumbawa mendatangi Kantor DPRD, Selasa (31/10/2023). Kedatangan mereka untuk mengadukan nasibnya karena dinyatakan tidak memenuhi syarat saat mengikuti seleksi PPPK. Kehadiran para Nakes tersebut disambut Ketua dan anggota Komisi IV DPRD yang kemudian mengundang Pemda Sumbawa untuk hearing.

Hearing yang dipimpin Ahmadul Kusasi SH ini dihadiri Anggota Komisi, Sekretaris DPRD, Kadis Kesehatan, Kepala BKPSDM, Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Sumbawa, Tenaga Promosi Kesehatan dan Bidan Pendidik.

Perwakilan Tenaga Promosi Kesehatan, Ayif Aliansyah SKM menuturkan, bahwa mereka merasa bahagia ketika mengetahui adanya seleksi PPPK sebagaimana Kepmen 546 tahun 2023 tentang kebutuhan ASN Kabupaten/Kota tertanggal 20 Juli 2023, dan Surat Edaran Dirjen Nakes nomor: PT.01.03/F/1365/2023. Masa pendaftaran dibuka pada 20 September hingga 11 Oktober 2023. Di Kabupaten Sumbawa ada 7 formasi untuk Tenaga Promosi Kesehatan tersebar di 7 instansi yaitu 6 Pukesmas dan Dikes.

“Kami gembira dengan adanya formasi ini. Kami mulai pendaftaran melalui aplikasi. Ketika kami klik tidak muncul Promosi Kesehatan dan yang muncul Administasi Kesehatan, dengan demikian Kami tidak berani mengikuti seleksi. Kami berkoordinasi dengan Dikes dan disampaikan akan melakukan zoom meeting dengan Kemenkes tanggal 2 Oktober 2023. Surat dilayangkan ke seluruh Puskesmas melalui surat elektronik agar mengikuti zoom yang kemudian diikuti Direktur RSUD, KUPT Pukesmas, dan Tenaga Kesehatan,” bebernya.

Baca Juga  Insentif untuk Ratusan Tenaga Sukarela, Mo—Novi Alokasikan Dana 2 Milyar Lebih

Dalam zoom meeting itu, ungkap Ayif, KUPT Lape, dr. Meti sempat menanyakan tidak munculnya formasi untuk Tenaga Promosi Kesehatan dalam aplikasi. Namun ketika diklik D4 Kesehatan, baru muncul Tenaga Promosi. Dari pertanyaan ini, pihak Kemenkes menjawab bisa mengikuti seleksi karena D4 setara dengan S1.

Dengan jawaban ini, mereka mulai mengikuti seleksi pada tanggal 17 Oktober 2023 dan seleksi administrasi dinyatakan memenuhi syarat (MS). Ketika masa sanggah sampai tanggal 23 Oktober 2023, mereka kaget karena setelah akun dicek, ternyata dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Atas perubahan dari MS ke TMS, mereka berkonsultasi ke BKPSDM Kabupaten Sumbawa. Oleh BKPSDM meminta mereka untuk menyampaikan sanggahan. Yang mengajukan itu pribadi pelamar bukan BKPSDM.

“Kami berharap ada jalan keluar atas permasalahan yang kami hadapi. Sebab kami rata-rata telah mengabdi belasan tahun. Dan Saya sendiri sudah mengabdi selama 16 tahun,” ungkap Ayif.

Nasib serupa dialami Meri Andani S.KB yang mengabdi di UPT Pukesmas Kecamatan Ropang. Dalam seleksi itu wanita yang telah mengabdi selama 7 tahun dinyatakan TMS karena kualifikasi tidak tersedia sesuai Kepmen PAN RB nomor 546/2023 yang merujuk pada Surat Edaran Dirjen Nakes nomor: PT.01.03/F/1365/2023. Isi SE tersebut tentang persyaratan kualifikasi Pendidikan dan surat tanda registrasi (STR) dalam rangka pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (p3K) jabatan fungsional Kesehatan tahun 2023.

Baca Juga  APBD Sumbawa 2020, Tahun Anggaran yang Sangat Berat

“Kami D4 kebidanan pendidik tapi dalam mata kuliah kami juga diajarkan tentang kebidanan klinis. Kami bidan bukan tenaga pendidik tetapi klinis. Kualifikasi D4 kebidanan melampirkan STR, ini bukti dasar kami setara dengan D4 Kebidanan Klinis. Kami memiliki surat pengalaman bekerja. Kami memberikan pelayanan klinis jabatan ahli pratama. Setelah kami kaji kami yakin memenuhi syarat, sehingga tidak layak kami diberikan TMS,” sesalnya.

Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Sumbawa, Yuli Herawati mengaku sudah berkoordinasi dan bersurat ke Dirjen Nakes mengenai persoalan tersebut. Namun belum mendapat jawaban. Memang diakui ada perbedaan pendidikan bidan pendidik dan klinis.

Jenjang pendidikan untuk bidan pendidik sudah moratorium namun beberapa kampus belum merubah nomenklaturnya menjadi kebidanan klinis. “Kita tunggu saja hasilnya. Kami dari organisasi profesi tetap memfasilitasi,” janjinya. (SR)

rokok zul pilkada NU

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *