SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA
MATARAM, samawarea.com (12 September 2023) – Ketua DPRD Sumbawa Abdul Rafiq SH mengikuti Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten /Kota se-Provinsi NTB dalam rangka mengoptimalisasi peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, Selasa (12/9).
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Lombok Raya, Mataram ini bertema “Penguatan Forkopimda dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah”.
Ketua DPRD Sumbawa, Abdul Rafiq SH mengapresiasi kegiatan ini sebagai kolaborasi nyata seluruh pemangku kepentingan dalam membangun daerah melalui peran Gubernur NTB di seluruh wilayah Provinsi NTB.
Meskipun kegiatan ini perdana, namun dinilai sangat penting sehingga keberadaan Forkopimda sebagai elemen penting dalam pembangunan daerah dapat bersinergi dengan Pemprov NTB karena sebagai wakil pemerintah pusat. Terlebih kemampuan keuangan daerah sebagian besar masih bergantung dengan anggaran pusat.
Karena itu melalui Rakor ini diharapkan dana alokasi khusus di daerah semakin bertambah dengan menyasar sektor pembangunan yang strategis dalam menopang peningkatan PAD.
“Dengan hubungan yang baik antar daerah, akselerasi pembangunan dapat tercapai baik bidang ekonomi, politik, sosial budaya pertahanan dan keamanan,” ujar Rafiq yang juga Ketua KONI Sumbawa ini.
Rafiq juga menilai peran Gubernur sangat penting yang melakukan pembinaan agar persatuan dan kesatuan bangsa itu tetap terjaga terlebih jelang Pileg, Pilpres dan Pilkada yang pastinya membutuhkan kekompakan Forkopimda dalam menciptakan kondusifitas daerah.
Sementara itu, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc mengatakan untuk membangun daerah dibutuhkan kekompakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. “Dengan kekompakan, kita mampu menjaga dan membangun NTB. Alhamdulillah sampai saat ini kita tetap kompak dan kondusif,” pungkasnya.
Untuk diketahui Rakor tersebut menghasilkan beberapa poin penting. Pertama, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menjadi bagian yang penting dalam menyambung komunikasi kabupaten atau kota dengan pemerintah pusat.
Kedua, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat dikoordinasikan secara arif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Ketiga, program mandatory dari pemerintah pusat yang menjadi delegasi dalam pembangunan dibutuhkan sinergi dan akselerasi dengan pemerintah daerah.
Keempat, terkait agenda Pemilu, Pilkada dan Pilpres, daerah diharapkan sudah siap dengan sumber anggaran. Dan keenam, kewajiban dalam menjaga kondusifitas daerah menjadi tanggung jawab bersama. (SR)
