Ayo Manfaatkan Transaksi Non Tunai dan Layanan Digital, Mudah dan Aman  

oleh -177 Dilihat
Branch Manager Bank NTB Syariah Cabang Sumbawa, Yenny Juliana

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (14 September 2023) – Branch Manager Bank NTB Syariah Cabang Sumbawa, Yenny Juliana mengatakan bahwa pembayaran non tunai tidak hanya mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan, tetapi juga sebagai pendekatan untuk mengatasi aspek negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan uang tunai serta membantu mengurangi resiko keamanan.

“Seperti adanya resiko pencurian dan perampokan, resiko peredaran uang palsu, biaya produksi dan pendistribusian uang kartal yang terbilang mahal, serta terjadinya antrian cukup panjang yang memakan waktu lama,” ungkap Yenny di hadapan para kepala desa, lurah, dan kepala UPT Puskesmas se-Kabupaten Sumbawa, saat memaparkan Sistem Pembayaran Non Tunai dan Layanan Digital pada kegiatan Literasi Transaksi Keuangan Non Tunai di Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (14/9).

Disebutkan Yenny, Bank NTB Syariah memiliki beberapa layanan digital. Yaitu, ATM, Mobile Banking, SMS Banking, CMS, Laku Pandai, EDC dan Qris. Layanan digital ini terus mengalami perkembangan. Sebelumnya tahun 2018 ATM hanya 151 kini 2023 sudah mencapai 315. Mobile Banking dari 5.311 menjadi 82.091, SMS Banking dari belum ada kini 8.769, CMS dari 330 menjadi 2.140, Laku Pandai dari 82 menjadi 1.930, EDC dari 200 menjadi 525, dan Qris dari belum ada menjadi 5.847 pengguna pada tahun 2023 ini.

Yenny mengatakan pada era saat ini transformasi digital sebuah keharusan. Ada beberapa alasan di antaranya, potensi penggunaan internet yang cukup tinggi, hampir semua orang memiliki smartphone dan penggunaan aplikasi, dan kerap melakukan transaksi e-commerce, digital banking dan e-payment.

Baca Juga  Fahri Hamzah: KSB Contoh Daerah Pemekaran yang Berhasil

Menggunakan digital banking ungkap Yenny, sangat bermanfaat. Pasalnya memiliki akses layanan tanpa batas, ragam fitur, tarif efisien, keamanan terjaga, dan akuntabel. “Tanpa harus ke kantor layanan, kita bisa melakukan berbagai transaksi dari rumah. Hanya menggunakan smarphone, transaksi bisa dilayani,” imbuhnya.

Diakui Yenny, sudah banyak lembaga pendidikan dan lembaga pemerintah di Kabupaten Sumbawa yang sudah memanfaatkan layanan digitalisasi Bank NTB Syariah. Yaitu SMAN 1 Sumbawa, SMAIT dan SMPIT  Samawa Cendekia, PAUD Tammasa, TKIT Anak Sholeh dan UTS. Selain itu, Bapenda, Dinas Perhubungan, Dispopar, Dinas PMD dan RSUD Sumbawa.

“Untuk sekolah, melakukan transaksi pembayaran uang sekolah. Sedangkan lembaga pemerintahan untuk pembayaran retribusi dan pajak,” bebernya.

Sementara narasumber dari KPPN Sumbawa, Sudaryono, menjelaskan tentang pemanfaatan Cash Management System (CMS). Latar belakang pentingnya pemanfaatan CMS ini ungkapnya, karena adanya adanya temuan BPK pada LKPP. Temuan BPK pada LKPP tahun 2020 dan 2021 yang berulang terkait permasalahan pada kas di bendahara, salah satu rekomendasinya adalah menggiatkan transaksi non tunai.

Kemudian implementasi virtual account yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang dimulai sejak 2019, dan hingga kini telah diterapkan pada lebih dari 22 ribu Satker. Berikutnya adalah modernisasi pengelolaan keuangan Negara. Kemajuan teknologi perbankan diterapkan juga pada sektor publik berupa penggunaan fasilitas/kanal transaksi yang lebih canggih, seperti CMS, Digipay, dan KKP.

Modernisasi dan digitalisasi sistem pembayaran pemerintah, menurut Sudaryono, memiliki banyak kelebihan. Yakni, bukti transaksi tersimpan pada sistem perbankan, meminimalisasi pembayaran secara tunai, transaksi dapat dilakukan kapanpun, monitoring saldo dan mencetak rekening koran melalui dashboard, serta terintegrasi dengan marketplace/digipay.

Baca Juga  Kodim Sumbawa Gelar Coffe Morning, Bupati: Begitu Nyaman Kedekatan Kita

Namun demikian sambungnya, ada beberapa kendala dalam pemanfaatan CMS ini. Adalah kurangnya pemahaman mengenai teknis penggunaan dan manfaat CMS. Bendahara lebih nyaman dan terbiasa menggunakan uang tunai, dan masih adanya kekhawatiran Bendahara terkait cyber crime.  

Narasumber lainnya, Lalu Mandra Kamajaya dari Bank Indonesia (BI) menerangkan mengenai Qris sebagai solusi pembayaran keuangan digital. Qris ditetapkan BI sejak 17 Agustus 2019 sebagai standar nasional QR Code untuk pembayaran. Kemudian wajib diimplementasikan mulai 1 Januari 2020.

“Qris menggunakan standar EMVCoQR Code International Standard yang digunakan oleh berbagai Negara yang dapat disesuaikan dengan karasteristik suatu Negara,” jelasnya.

Lebih jauh disampaikan Kamajaya, bahwa Qris tubuh akseleratif. Dalam tahun 2022 terdapat tambahan pengguna baru Qris mencapai 17,21 juta orang. Maret 2023 ini saja sudah 31,41 juta pengguna Qris dari target tahun ini mencapai 45 juta orang. “Qris menyediakan banyak fitur yang menjadi pilihan pengguna,” ujarnya.

Untuk diketahui, kegiatan yang berlangsung dinamis ini dipandu Kabag Ekonomi Khaeruddin SE., M.Si. Para peserta sangat antusias mengikutinya. Terbukti dengan banyaknya pertanyaan kritis terkait transaksi keuangan non tunai tersebut. Bagi peserta yang bertanya diberikan hadiah doorprize. (SR/*)

 

rokok zul pilkada NU

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *