Aksi Kontraktor yang akan Gembok Mobnas Gubernur NTB Cenderung Bernuansa Politis

oleh -342 Dilihat
Pengusaha Sumbawa, Burhanuddin AB

SUMBAWA BESAR, samawarea.com (7 Mei 2023) – Pengusaha Developer asal Sumbawa, Burhanuddin AB menyayangkan aksi Amrullah yang mengaku sebagai kontraktor dan sempat viral karena mengancam akan menggembok mobil dinas Gubernur NTB jika tidak segera melunasi tagihan pembayaran proyeknya. Ia menilai aksi Amrullah tidak santun dan kental nuansa politisnya.

Bur—akrab mantan anggota DPRD Sumbawa ini mengetahui Amrullah itu merupakan politisi PDIP dari DPC Lombok Timur. “Aksi Amrullah sangat kental nuansa politisnya,” tuding Bur, Sabtu (6/5) kemarin.

Sebagai seorang politisi, ungkap Bur, Amrullah tidak elok melakukan aksi tersebut. Yang bersangkutan harus mengedepankan politik santun. Terlebih di tahun politik sekarang ini. Ia khawatir akan berimbas terhadap kondusifitas di NTB. Persoalan tersebut bisa dibicarakan secara baik tanpa harus melakukan aksi yang justru membuat gaduh di tahun politik ini. Padahal sudah ada pernyataan DPKAD NTB bahkan Gubernur NTB yang menyanggupi untuk melunasi hutang proyek tersebut dalam waktu dekat.

“Semua kita memaklumi kondisi keuangan daerah (Pemprov NTB), hal itu terjadi akibat musibah pandemi covid 19. Kondisi forcemajure ini hendaknya bisa dimaklumi oleh teman teman kontraktor,” ujarnya.

Bur berharap kepada kontraktor untuk bersabar menunggu pembayaran dari Pemprov NTB tanpa harus melakukan aksi yang kontra produktif.  Begitu juga kepada segenap elemen masyarakat NTB khususnya di Kabupaten Sumbawa untuk bersama-sama menjaga kondusifitas daerah.

Seperti diberitakan, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menegaskan bahwa Pemprov NTB sangat komit dalam melunasi utang, bahkan beberapa sudah dilunasi. Bang Zul—sapaan Gubernur mengimbau kepada kontraktor agar pelunasan biaya konstruksi di NTB dilakukan secara bertahap.

“Akan kita selesaikan, tetapi harus disesuaikan juga dengan kemampuan keuangan daerah, InsyaAllah di Bulan Juni atau Juli mendatang akan kita selesaikan,” tandasnya.

Bang Zul menyebutkan seluruh pemerintahan di Indonesia mengalami hal yang sama seperti Provinsi NTB soal keterlambatan pembayaran proyek akibat refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

“Kita tidak ada yang menyangka kalau Covid-19 datang, sehingga anggaran yang tadinya untuk pembangunan harus dibayarkan untuk menyelamatkan jiwa orang,” pungkasnya. (SR)

bawaslu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *