SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA
SUMBAWA BESAR, samawarea.com (27 September 2022)–Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan usul saran untuk menjadi perhatian Pemerintah Daerah sehubungan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, sebagai dampak berkurangnya potensi pendapatan daerah.
Banggar melalui juru bicaranya, Berlian Rayes S.Ag., M.Si pada Sidang Paripurna, mengatakan bahwa terhadap kondisi fiskal daerah di masa pasca Pandemi Covid-19 dengan semangat “pulih lebih cepat bangkit lebih kuat”, berharap agar memperkuat dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Demikian terhadap anggaran yang telah tersedia dapat dimaksimalkan pemanfaatannya.
Salah satu sektor yang dioptimalkan adalah pariwisata karena merupakan salah satu pendongkrak pembangunan daerah dan perekonomian masyarakat. Langkah yang perlu dilakukan, yakni program pembangunan pariwisata terintegrasi dan berkelanjutan (P3TB).
Setelah memetakan potensi wisata yang dimiliki daerah, maka perlu membangun 4 komponen yang saling terkait untuk mengatasi permasalahan utama pariwisata di daerah dan mengoptimalkan yang belum tergarap.
Yaitu, meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk memfasilitasi pembangunan pariwisata berkelanjutan, meningkatkan kualitas jalan dan akses pelayanan dasar yang terkait dengan pariwisata. Meningkatkan partisipasi lokal dalam perekonomian pariwisata, dan meningkatkan lingkungan yang kondusif untuk masuknya investasi swasta ke sektor pariwisata.
Lebih jauh dilaporkan Berlian Rayes, Kabupaten Sumbawa merupakan kabupaten terdekat dengan salah satu dari enam destinasi pariwisata prioritas yakni Pulau Lombok, maka mempersiapkan sumber daya manusia pariwisata yang kompeten adalah PR daerah. Terlebih dengan telah ditetapkannya Kabupaten Sumbawa sebagai tuan rumah perhelatan event internasional semacam MXGP beberapa waktu lalu maupun Sail Yact Rally.
Badan Anggaran menyarankan untuk lebih mempersiapakan secara teknis penyelenggaraan event internasional tersebut baik pengembangan infrastruktur, aksesibilitas, amenitas, dan SDM sehingga dapat maksimal dalam mendatangkan PAD. “Maksimalisasi PAD melalui optimalisasi sumber pendapatan yang ada dan secara bersamaan menekan kebocoran atau meningkatkan efisiensi dalam pemungutannya,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu Badan Anggaran mengapresiasi kerjasama dengan Bank BNI dan Kantor Pertanahan Nasional/ATR Sumbawa untuk memanfaatkan teknologi dalam pemadupadanan data obyek pajak dan efisiensi sistem pengumpulan pajak daerah, akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber PAD yang ada.
Badan Anggaran juga mengapresiasi kerjasama dengan PT Bank NTB Syariah untuk membantu pemerintah daerah dalam bentuk pinjaman bagi pembiayaan pembangunan daerah.
Terkait percepatan pembangunan infrastruktur, Badan Anggaran berharap pemerintah daerah dapat melakukan terobosan melalui perkuatan sinergi baik dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pembiayaan investasi Non-APBD/APBD (PINA).
Kemudian tentang bantuan sosial yang digulirkan, Badan Anggaran menyarankan agar mekanisme penyaluran sesuai dengan sasaran yang ditetapkan sehingga hajat untuk pengendalian dan pemulihan dampak pandemi. Badan Anggaran menyetujui pengalokasian belanja 2% dari dana transfer umum untuk perlindungan sosial dalam rangka penanganan dampak inflasi dan penting pula afirmasi bangga buatan Indonesia dengan penggunaan produk lokal sehingga sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dapat tercapai.
Selanjutnya dengan penciptaan lapangan kerja, Badan Anggaran berharap Pemerintah Daerah dapat membangun akses dengan perusahaan besar seperti perusahaan tambang agar memprioritaskan tenaga lokal yang memiliki kompetensi.
Di bagian lain Badan Anggaran mengapresiasi capaian kinerja pemerintah daerah berdasarkan hasil evaluasi Kementrian PAN RB terhadap system akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan daerah yang telah berhasil mendapat predikat baik, pada tahun 2021. Tentunya hasil evaluasi tersebut menjadi motivasi dan acuan untuk dapat terus meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
Sehubungan dengan adanya penghapusan tenaga kontrak pada Tahun 2023, Badan Anggaran mendorong pemetaan dan pendataan terhadap seluruh pegawai Non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah dan hasilnya segera disampaikan ke Badan Kepegawaian Nasional.
Terkait Perumdam Batulanteh, Banggar mendorong agar ada perbaikan sumber air baku maupun kerusakan pipa transmisi ataupun pipa distribusi yang bocor, termasuk mengatasi gangguan-gangguan teknis di intake.
Demikian juga dengan rehabilitasi Broncaptering Ai Rimas di Perumdam Cabang Alas Barat, Rehabilitasi Intake Marente Perumdam Cabang Alas, rehabilitasi Broncaptering Jaran Pusang Muir Perumdam Cabang Maronge, rehabilitasi Broncaptering Langkayam Selante Perumdam Cabang Plampang dan Rehabilitasi Broncaptering Buas Jotang Perumdam Cabang Empang.
“Badan Anggaran sangat memahami dan berusaha kuat bahwa pemenuhan air bersih adalah hak dasar dan salah satu kebutuhan utama masyarakat yang wajib kita upayakan pemenuhannya secara maksimal,” pungkasnya. (SR)
