SUMBAWA BESAR, samawarea.com (12 Juli 2022)–Pertemuan sejumlah partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di Gedung DPD Golkar Kabupaten Sumbawa, berbuntut. Pasalnya, dalam pertemuan pada Senin (11/7) kemarin itu hadir kader Partai Nasdem dan Partai Gerindra.
Padahal dua partai ini bukan bagian dari KIB sebagaimana Golkar, PPP dan PAN. Khabarnya kedua kader tersebut disemprot pimpinan parpolnya karena dinilai melangkah tanpa restu.
Hal ini diakui Edy Syafruddin—Kader yang juga Anggota DPRD Sumbawa dari Fraksi Nasdem. Kepada samawarea.com, Selasa (12/7), Edy mengaku mendapat teguran keras dari partainya karena hadir di lokasi pertemuan. Padahal Ia tidak mengetahui adanya pertemuan tersebut.
Politisi asal Kecamatan Moyo Hulu ini, menuturkan, sebelumnya dia baru saja mengikuti Rapat Paripurna 3 DPRD Kabupaten Sumbawa, dengan agenda Penyampaian Jawaban Bupati Sumbawa atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.
Karena mobilnya rusak dan tengah diperbaiki di bengkel Karang Dima, Kecamatan Badas, dia pun akan meminjam mobil Hasanuddin Bucek–koleganya di DPRD yang kebetulan anggota Fraksi Golkar.
Saat itu Bucek bersama Ahmadul Kusasih–anggota Fraksi Golkar lainnya hendak menuju Kantor DPD Golkar Sumbawa yang kebetulan searah dengan bengkel tempat mobil milik Edy diperbaiki. “Kata Pak Bucek, antar kita dulu ke kantor Golkar baru kamu pinjam mobil saya,” aku Edy.
Setibanya di Kantor Golkar, Bucek dan Ahmadul mengajaknya mampir karena secara kebetulan tengah ada acara syukuran di kantor tersebut sehubungan dengan Hari Raya Idul Adha.
“Saat saya masuk sudah ada Pak Bupati yang juga Ketua Golkar, Ketua PPP Sumbawa yang juga anggota DPRD Provinsi, dan pengurus Golkar lainnya,” kata Edy.
Tidak ada pembicaraan mengenai Pilkada atau koalisi partai untuk mengusung calon. Sebab saat itu mereka hanya makan. Mengenai adanya pertemuan parpol yang tergabung dalam KIB, Edy mengaku tidak mengetahuinya.
“Saya baru tahu ketika ada wartawan datang dan mewawancarai Ketua Golkar dan Ketua PPP. Intinya saya tidak tau-menau, keberadaan saya hanya kebetulan dan mampir sebagai pribadi, dan bukan dalam urusan politik,” tegasnya, seraya mengaku sempat mendapat teguran dari partainya dan sudah diklarifikasi.
Sementara Ketua OKK Partai Nasdem, Dedi Susanto S.Pd.I, menyatakan, keberadaan kader Nasdem Edy Syafruddin dalam pertemuan itu bersifat pribadi, bukan perintah partai. Keberadaannya juga tanpa sengaja dan tidak diagendakan. Dalam Partai Nasdem, semua langkah politik kader berada dalam satu komando.
Mengenai Nasdem berkoalisi dengan partai manapun untuk mendukung calon pada Pilkada 2024 mendatang, menurut Dedi, itu terlalu dini dan belum ada pembicaraan baik internal maupun eksternal. Pastinya, dalam menghadapi Pilkada, Nasdem akan mengutamakan kader sendiri.
“Saat ini kami masih focus dan berada dalam koalisi partai pendukung Mo—Novi. Nasdem tetap berkomitmen untuk terus mengawal visi misi Mo—Novi agar dapat dilaksanakan hingga akhir masa jabatannya,” pungkasnya.
Seperti diberitakan, sejumlah partai politik di Kabupaten Sumbawa mulai melakukan konsolidasi dan koalisi. Pertemuan yang berlangsung di Sekretariat DPD Partai Golkar Sumbawa, Jalan Garuda, Senin (11/7), menghadirkan beberapa partai politik.
Tampak di Gedung Kuning tersebut Ketua Partai Golkar, Drs. H. Mahmud Abdullah didampingi Sekretaris Golkar, Abdul Hakim SE, Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumbawa Akhmadul Kusasih SH dan politisi senior Dr. Drs. Arachman Alamudy SH., M.Si. Terlihat juga Ketua DPC PPP Sumbawa Rusli Manawari, Sekretaris Gerindra, Faesal SAP dan politisi Nasdem Edy Syarifuddin.
Menurut Ketua DPD Golkar Drs. H. Mahmud Abdullah yang juga Bupati Sumbawa, bahwa pertemuan sejumlah partai politik itu adalah pertemuan biasa dan tidak ada yang istimewa.
Pertemuan ini juga tidak membahas soal Pilkada. Pertemuan beberapa partai politik seperti Golkar, PAN dan PPP tersebut merupakan instruksi pusat sebagai partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Pusat menginginkan agar tiga parpol yang tergabung dalam KIB ini linier sampai bawah. Fokus dari KIB ini sambung Haji Mo’, bagaimana program pemerintah dapat berjalan dengan baik mulai pusat hingga daerah. Untuk mendukung program tersebut, peran partai politik terutama yang tergabung dalam KIB sangat diharapkan. (SR)
