SUMBAWA BARAT–Rumah Apung Labuan Lalar sudah menjadi milik pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat setelah dihibahkan pemerintah pusat pada tahun 2020 lalu. Sejak saat itu Pemda terus melakukan perbaikan.
Ditemui Samawarea.com, Kamis (24/3), Kepala Dinas PUPR melalui Kepala Bidang Perkim, Sri Sulastiati ST mengakui jika rumah apung di Labuhan Lalat sebanyak 100 unit untuk nelayan sudah dihibahkan oleh pemerintah pusat. Karenanya Pemda sudah bisa mengintervensi anggaran untuk perbaikan jalan lingkungan dan rumah apung tersebut.
“Tahun 2020 dihibahkan kita langsung menyusun anggaran untuk perbaikan yang direalisasi pada tahun 2021 sebanyak 200 juta, namun belum signifikan melihat kondisinya yang banyak harus diperbaiki, sehingga kita susun ulang anggaran perbaikan menyeluruh mulai dari jalan lingkungan sampai dengan perbaikan rumah warga dengan total anggaran yang kita butuhkan sebesar 7,5 milyar,” ungkapnya.
Mengingat membutuhkan anggaran yang besar sehingga Pemda berupaya mencari anggaran lain ke pemerintah pusat untuk dibantu dalam perbaikan tersebut. Yang paling getol saat ini Wakli Bupati Sumbawa Barat setiap ke Jakarta selalu membawa proposal perbaikan rumah apung Labuan Lalar.
“Saya sering bersama sama dengan beliau, namun untuk tahun ini belum bisa dianggarkan karena anggaran masih terbatas karena pengaruh pandemi, namun kami terus berupaya sampai anggaran tersebut bisa kita dapatkan,” ungkapnya.
Desain rumah apung yang dibuat ini sangat menarik sehingga membutuhkan anggaran Rp 7,5 milyar.
“Kita akan buat jalan permanen dengan kita cor, dan rumahnya kita akan buat lebih cantik sehingga bisa menjadi daya tarik tersendiri. Karena kalau rumah apung itu indah didukung dengan view ada air laut dengan backround gunung, bisa kita buat tempat selfi dan ngopi sambil santai,” jelasnya.
Ia memberikan alasan mengapa jalan ke rumah apung itu cepat rusak. Menurutnya, karena sering dilintasi kendaraan, sementara jalannya terbuat dari kayu yang tidak kuat menahan beban.
“Kami sangat berharap kita semua sama sama menjaga lingkungan agar tetap indah dan bagus. Dan masyarakat harus membuat kesepakatan dan berkomitmen untuk menjaganya dengan membuat aturan misalnya posisi kendaraan parkir, kendaraan apa saja boleh masuk dan kalau perlu harus ada iuran warga untuk perbaikan lingkungan, karena masyarakat penerima bantuan rumah tersebut gratis tanpa bayar, sehingga harapannya masyarakat bisa menjaganya dengan baik. Kalau ada kerusakan sedikit harus cepat diperbaiki agar tidak cepat rusak,” pungkasnya. (SR)
