SUMBAWA BARAT–Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat mendesak pemerintah daerah dan Bulog untuk menggelar operasi pasar. Ini dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya kelangkaan minyak goreng.
Desakan tersebut untuk menindaklanjuti keluhan dari masyarakat terkait mahalnya harga minyak goreng dan sulitnya mendapatkan minyak goreng di KSB. Dengan kondisi ini negara harus hadir untuk mengintervensi pasar.
“Kami mendapatkan laporan bahwa bukan hanya masyarakat yang mengeluhkan minyak goreng, para pedagang juga merasakan hal yang sama. Kondisi ini harus disikapi serius oleh pemda KSB,” kata Ketua Komisi II DPRD KSB, Aheruddin Sidik, Senin (14/2).
Selain menggelar operasi pasar di seluruh kecamatan di KSB, lanjut anggota DPRD tiga periode itu, Pemda dan kepolisian perlu menelusuri terjadinya kelangkaan minyak goreng. Bisa jadi kelangkaan minyak goreng ini karena adanya oknum tertentu yang secara sengaja melakukan penimbunan, atau produsen mengurangi jumlah produksi minyak goreng.
“Tapi untuk lebih pastinya pemerintah daerah melalui instansi terkait bersama aparat penegak hukum harus lebih jeli menelusuri penyebabnya dan segera mengatasi kelangkaan minyak goreng itu,” tegas Politisi PKP ini.
Secara kelembagaan Komisi II dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, akan memanggil dinas terkait dan pihak bulog untuk rapat dengar pendapat (RDP). (HEN/SR)
