BALI, samawarea.com (5 November 2021)
Provinsi NTB adalah provinsi nomor 4 penyumbang pekerja migran terbanyak di Indonesia. Sebelumnya mereka disebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Buruh Migran Indonesia (BMI) dan kini berdasarkan UU No. 18 tahun 2017, namanya berubah lagi menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Menurut Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), devisa yang masuk ke Indonesia dari PMI mencapai Rp 159 T sekaligus menjadi “pemasukan” devisa nomor dua terbanyak bagi negara setelah sektor migas.
Hampir setengahnya dari 9 juta PMI di berbagai negara penempatannya tidak prosedural. Mereka menggunakan jalur ilegal, di luar yang ditentukan negara. Akhirnya banyak masalah yang timbul. Ada gajinya yang tidak dibayar majikan, perdagangan manusia, tenaga kerja tidak terampil dan lainnya. Padahal sektor ini tentu menjadi sangat penting bagi perekonomian negara.
Untuk merestas semua ini, diperlukan kolaborasi sejumlah pihak, termasuk kalangan kampus. Terhadap hal itu, Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) ingin mengambil peran.
Kongkritnya, Rabu (3/11), UTS dan BP2MI melakukan penandatanganan MoU. Penandatanganan kerjasama ini dilakukan langsung oleh Rektor UTS Chairul Hudaya, Ph.D dengan Kepala Deputi Bidang Penempatan dan Perlindungan BP2MI Agustinus Gatot Hermawan SH., MH.
Turut menyaksikan Kepala BP2MI pusat Benny Rhamdani pada gelaran acara Rakornis BP2MI di Hotel The Stones, Kuta, Bali. Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri PAN RB, Kemnaker, Menteri Keuangan, serta beberapa kepala daerah dan walikota se-Indonesia.
Rektor UTS Chairul Hudaya mengatakan, kerjasama ini merupakan bagian dari pengabdian masyarakat. UTS bisa berkontribusi dalam membantu para Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk dibekali keterampilan khusus yang terkait dengan pekerjaannya di negara penempatan melalui program training dan sertifikasi.
Selain itu, UTS juga dapat mendampingi para PMI yang telah kembali ke kampung halamannya untuk membuka usaha yang diinginkan. Fakultas Psikologi UTS dapat berperan aktif memberikan bimbingan konseling terhadap permasalahan PMI yang sering timbul.
“Perguruan tinggi dengan segala sumber daya manusianya tentu bisa memberikan kontribusinya dalam peningkatan kualitas SDM dari para PMI. Kerjasama ini adalah sinergi antara perguruan tinggi dengan BP2MI dalam penanganan Pekerja Migran Indonesia,” ungkapnya.
Kedepannya, UTS sebagai lembaga pendidikan dapat membantu para PMI, dapat memberikan pembekalan dan keterampilan khusus yang terkait dengan pekerjaannya di negara penempatan melalui program training dan sertifikasi.
Dukungan terhadap para pahlawan devisa ini, lanjut Rektor, tidak hanya berhenti sampai di sini. UTS juga akan mendampingi para PMI yang telah kembali ke kampung halamannya untuk membuka usaha yang diinginkan.
“Sinergi UTS dan Dinas Nakertrans Sumbawa akan terus ditingkatkan. Di bawah Kadis yang baru, Dr. Budi Prasetiyo, saya yakin negara akan hadir memberikan perlindungan dan pendampingan bagi para pahlawan devisa tersebut,” pungkasnya. (SR)
