SUMBAWA BARAT, samawarea.com (3 November 2021)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat berharap pemerintah daerah lebih bijak dalam mengambil keputusan terkait nasib Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Sumbawa Barat. Harapan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD KSB, Merliza, S.Sos.I., MM, Selasa (2/11).
Saat ini nasib PTT berada di ujung tanduk, menyusul terbitnya peraturan UU No. 49 tentang PPPK yang menegaskan bahwa tahun 2023 sudah tidak ada lagi istilah PTT, melainkan PPPK dan PNS. Sedangkan pengangkatan PPPK pada tahun 2021 untuk lingkup guru SD, sudah mencukupi kebutuhan di KSB. Selain itu banyak PTT yang tidak lulus menjadi PPPK yang nasibnya belum diketahui. “Saya meminta kepada pemerintah daerah harus bijak dalam mengambil keputusan. Lihat manfaat dan mudaratnya. Bagaimanapun PTT adalah masyarakat Sumbawa Barat yang ingin mengabdikan diri dan harus kita perhatikan kesejahteraannya,” ujarnya.
Jika memang berat untuk dipertahankan, Merliza, mendesak agar dicarikan solusi lain. Salah satu caranya menurut Srikandi DPRD ini harus membekali diri mereka dengan skill yang mimpuni sesuai kebutuhan daerah. Misalnya saat ini hadapi pembangunan smelter yang membutuhkan banyak karyawan atau skill sesuai keilmuannya dan tetap bisa survive meski tidak lagi bekerja sebagai pegawai.
“Pemda harus melakukan pendekatan yang lebih terukur untuk menyikapinya. Seperti mengorganisir PTT berdasarkan disiplin ilmu dan minatnya masing masing, serta melakukan pemetaan potensi peluang baru untuk dijajaki. Baru kemudian menyiapkan program program, guna mendukung langkah langkah tersebut,” tandasnya.
Banyak peluang yang bisa difasilitasi. Misalnya pramuwisata atau tour guide sebagai penopang pariwisata, membaca peluang jelang WSBK dan MotoGP, peluang UMKM, menyiapkan camp pelatihan untuk tenaga kerja jelang industry smelter, serta pelatihan lainnya yang mendukung minat PTT.
Merliza menyadari, di tengah situasi yang serba sulit akibat pandemic saat ini, Pemerintah penting menyiapkan upaya maksimal dalam mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Sebagai wakil rakyat, dirinya juga siap mendukung penuh setiap upaya pemerintah dalam menyiapkan program peningkatan skill.
“Seperti situasi PTT saat ini. Ini tidak bisa kita anggap sepele, karena berkaitan erat dengan kesejahteraan yang sering kita serukan selama ini,” tukas Merliza. (HEN/SR)
