SUMBAWA BESAR, samawarea.com (6 Oktober 2021)
Kepala Perpustakaan Nasional RI, Drs. Muhammad Syarif Bando, MM mengatakan, penguatan peran sisi hulu guna meningkatkan indeks literasi masyarakat, dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman pemerintah daerah tentang pentingnya pembangunan literasi masyarakat dalam meningkatkan daya saing daerah.
Karena itu, pemerintah terus meneguhkan komitmen untuk berinvestasi dalam pembangunan manusia dan menempatkan pendidikan dan sektor sosial-budaya, termasuk literasi pada posisi sentral dalam kebijakan dan program pembangunan nasional. Menurutnya, bangsa dengan kemampuan literasi yang tinggi adalah bangsa yang menjadikan perpustakaan sebagai institusi terpenting yang mempunyai peran sentral dalam membangun literate society.
“Dalam konteks ini, perpustakaan harus dijadikan wahana pembelajaran bersama untuk mengembangkan potensi masyarakat,” kata Muhammad Syarif Bando, saat memberikan sambutan acara Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat serta Pengukuhan Bunda Literasi Kabupaten Sumbawa dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Dengan Pemerintah dan Perguruan Tinggi di Kabupaten Sumbawa, Rabu (6/10). Hadir pada kegiatan yang dilaksanakan di Lantai III Kantor Bupati ini, di antaranya Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Ketua DPRD, Kepala Dispussip NTB, Sekda, Asisten Sekda, Forkopimda, Rektor dari berbagai perguruan tinggi, Kepala OPD termasuk Kepala Dispussip Sumbawa, pengelola perpustakaan, kepala sekolah dan para guru.
Lebih jauh dikatakan Bando, dunia internasional menyepakati bahwa kualitas literasi menciptakan daya saing. Daya saing individu sangat erat kaitannya dengan pembentukan kualitas SDM dan secara vertikal berhubungan dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang terakumulasi dalam proses pembelajaran. Konsep dan sikap daya saing berasal dan berkembang dalam budaya kelembagaan korporasi yang mendorong inspirasi untuk selanjutnya diimplementasikan di lingkungan yang tepat.
“Daya saing akan berkembang dalam suasana lingkungan yang kondusif dan berjiwa kompetitif. Budaya kompetitif yang positif merupakan ciri masyarakat egaliter yang tidak membatasi perkembangan pikiran atau gagasan dan tindakan eksperimentatif guna menentukan masa depan yang lebih baik,” imbuhnya.
Dijelaskannya, masyarakat literasi merupakan pendukung efektif bagi berkembangnya budaya belajar. Perpustakaan yang baik seharusnya bisa berfungsi sebagai pusat pembelajaran, bahkan sebagai agen perubahan (agent of change) bagi masyarakat. Keberadaan perpustakaan sangat diharapkan untuk dapat berperan sebagai agen pengembangan modernisasi masyarakat. Kondisi semacam itu hanya bisa ditemui ketika masyarakat memiliki budaya baca yang tinggi.
Keberadaan perpustakaan tidak akan berpengaruh dalam masyarakat yang memiliki budaya baca rendah. Selain menyediakan sumber bahan bacaan, perpustakaan memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan yang bertujuan untuk pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat. Dalam perspektif itulah, perpustakaan berperan sebagai institusi pelopor gerakan literasi untuk kesejahteraan.
“Literasi telah diadopsi sebagai salah satu indikator penting dalam pembangunan yang punya dampak sosial ekonomi. Literasi juga berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi yang membawa kesejahteraan. Guna mewujudkan masyarakat yang berliterasi dan meningkatkan peran literasi untuk kesejahteraan, perpustakaan melakukan transformasi layanan berbasis inklusi sosial. Transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan,” tandasnya.
Di bagian lain, Bando mengakui, meski di tengah kondisi pandemi Covid-19, catatan positif diraih Indonesia pada survei World Reading Habits tahun 2020 yang menempati urutan 16 besar dunia sebagai negara dengan intensitas membaca enam jam per minggu. Dan secara global, 35% masyarakat dunia memilih kebiasaan membaca selama pembatasan aktivitas dikarenakan penyebaran virus Corona.
Selain prestasi tersebut, Indonesia juga menempati urutan wahid sebagai negara dengan sistem akses terbuka/Open Access (OA) terkait publikasi jurnal penelitian atau makalah ilmiah terbaik di dunia. Banyaknya jurnal penelitian yang bisa diakses menunjukkan bagaimana ekosistem riset di Indonesia sudah membuka diri terhadap publik. Data terakhir menunjukkan Indonesia menempati urutan pertama disusul oleh Inggris dan Brasil. Pencapaian ini mengartikan bahwa Indonesia memiliki posisi penting dalam dunia publikasi akademik dunia.
Survei dan informasi tersebut menguatkan bahwa Indonesia bukanlah negara dengan masyarakat yang rendah kegemaran membaca, melainkan keterbatasan bahan bacaan untuk dibaca. Ketersesuaian jumlah buku dengan jumlah penduduk masih jauh dari ideal.
Dengan populasi penduduk yang mencapai lebih dari 270 juta jiwa, jumlah bacaan yang beredar yang dimiliki perpustakaan di Indonesia baru sebanyak 22.318.803 eksemplar. Rasio buku ketersediaan buku dan jumlah penduduk di Indonesia di angka 0,09. Artinya, satu buku ditunggu 90 orang. “Sedangkan, UNESCO telah menetapkan kondisi ideal dimana satu orang mendapat tiga buku setiap tahunnya,” tambahnya.
Persoalan rendahnya budaya baca lanjutnya, berdampak pada rendahnya literasi masyarakat Indonesia harus dipahami secara komprehensif, tidak parsial. Sisi hilir yang menjadi imbas dari permasalahan di sisi hulu mengakibatkan kekurangsediaan bahan bacaan hingga pendistribusian bahan bacaan yang kurang tepat sasaran. Bahan bacaan hanya tersentral di beberapa kota-kota besar, tidak merata.
Pertumbuhan literasi jelas mengalami perlambatan. Melihat fakta lapangan yang terjadi, mau tidak mau pemerintah, penerbit, masyarakat, maupun stakeholder lain harus duduk bersama mengatasi permasalahan tersebut sehingga perwujudan SDM Unggul Indonesia Maju bisa terealisasi secepatnya.
“Belum idealnya kondisi literasi masyarakat Indonesia adalah fakta dan kenyataan. Karena itu, persoalan literasi Indonesia bukan berbicara tentang rendahnya literasi masyarakat yang selama ini dijadikan alat penghakiman dari dunia internasional, namun bersoal pada rendahnya peran sisi hulu,” ungkapnya.
Bantuan Perpunas untuk NTB
Untuk diketahui, Bando menginformasikan bahwa pada Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM) di Mataram bersama Gubernur Zulkflifirmansyah, Perpustakaan Nasional secara resmi memberikan 16 bantuan pembangunan perpustakaan modern senilai Rp 15 miliar melalui alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK), pendirian Pojok Baca Digital (POCADI), dan bantuan koleksi masing-masing 500 eksemplar bagi 10 perpustakaan desa.
Tak hanya itu, karena pada tiga tahun terakhir, jumlah DAK yang diterima Provinsi NTB, antara lain pada 2019, DAK senilai Rp 7.579.397.000, yang diperuntukkan kepada Kabupaten Dompu, Lombok Tengah, dan Lombok Timur, untuk renovasi gedung. Lombok Barat dan Lombok Tengah untuk keperluan perabot. Sedangkan, bantuan infrastruktur TIK diberikan kepada Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. Dan kebutuhan bahan perpustakaan diperuntukkan bagi Dompu, Lombok Barat, Bima, Lombok Timur, dan Kota Bima.
Namun, dukungan DAK pada 2020 sempat mengalami pengurangan dikarenakan ada refocusing anggaran akibat pandemi, sehingga hanya satu daerah saja, yakni Kabupaten Sumbawa yang menerima DAK bahan perpustakaan senilai Rp 200 juta. Untuk DAK 2021, total senilai Rp 20.554.990.000 diberikan khusus kepada kabupaten/kota, di antaranya pembangunan gedung di Kabuoaten Bima, Lombok Utara, dan Kota Bima. Bantuan perabot untuk Lombok Timur. Kebutuhan TIK dan bahan perpustakaan untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB.
Untuk bantuan unit Pojok Baca Digital (POCADI) dari data yang dimiliki Perpustakaan Nasional, pada 2020 telah diberikan satu unit kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lombok Barat. Untuk pendirian POCADI di tahun 2021, terdapat enam titik yang diberikan kepada Dinas Perpustakaan Provinsi, Sumbawa, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Dompu, dan Kota Mataram.
“Saya kembali menekankan pentingnya bagi siapapun memiliki kemampuan literasi yang baik. Apabila SDM berkualitas dan berdaya saing sudah tercipta, maka itu sudah menjadi garansi bagi perputaran roda ekonomi bangsa serta menjadi rumusan pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional di bidang perpustakaan dan literasi masyarakat,” pungkasnya. (SR)
