SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA
SUMBAWA BESAR, samawarea.com (23 Oktober 2021)
Setelah mendengar penjelasan Bupati Sumbawa yang mengungkapkan terjadi penurunan pendapatan daerah, dari semula ditargetkan Rp 1,67 Triliun, berkurang sebesar Rp 2,44 milyar, Fraksi Golkar DPRD Sumbawa tidak banyak memberikan pandangan.
Melalui jurubicaranya Hasanuddin HMS pada Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, meminta kepada pemerintah daerah untuk focus terhadap beberapa hal.
Pertama, persoalan APBD Perubahan ini sudah dimulai dengan Penerimaan KUPA dan sudah dibahas ditingkat Badan Anggaran. Bagi Fraksi Golkar mengamati dan mencermati prosesnya berjalan sesuai dengan MoU yang sudah ditandatangani pimpinan bersama kepala daerah.
Kedua, dengan keterbatasan anggaran di Tahun 2021 ini, Fraksi Golkar mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk konsen terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Seperti kelangkaan gas elpiji 3 Kg, air PDAM, sanpras pertanian, kestabilan harga hasil pertanian, penggantian tanah BBU dan toko berjejaring terutama yang berhubungan dengan pencapaian visi dan misi pemerintahan dalam mewujudkan ”Sumbawa Gemilang Yang Berkeadaban”.
Pemerintah daerah juga diminta fokus terhadap bagaimana membenahi hitungan APBD Sumbawa mendekati yang sangat realistis, sehingga 2022 mendatang bisa mengantisipasi segala sesuatu yang berkaitan dengan pengurangan pendapatan. (SR)
