samawarea.com (16 September 2021)
SUMBAWA BARAT–Pemkab Sumbawa Barat sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1 miliar di APBD- Perubahan untuk melakukan sertifikasi terhadap ratusan hektar lahan yang dimiliki. Sebab dari 427 persil (bidang tanah) yang sudah berproses untuk penerbitan sertifikat di BPN baru 157 persil, sementara sisanya tetap ditargetkan segera tuntas.
“Memang masalah aset ini menjadi atensi kami sejak lama, karena harus kita akui masih banyak aset kita yang belum bersertifikat sehingga banyak yang dicaplok oleh masyarakat. Makanya pola pengamanan aset dilakukan segera sebelum timbul masalah yang baru nantinya,” ungkap Kepala BPAD Sumbawa Barat, Muhammad Yusuf S.Ip, kepada Samawarea.com, Kamis (16/9).
Dikatakan Yusuf—akrab pejabat ramah ini disapa, bahwa penertiban terhadap aset yang belum bersertifikat menjadi atensi untuk diselesaikan. Apalagi management aset menjadi salah satu agenda rencana aksi pencegahan yang dicanangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga tidak ada alasan lagi tidak dilakukan sertifikasi aset.
Bahkan pihaknya juga sudah bersurat menandatangani MoU dengan BPN sebagai salah satu komitmen untuk menyelesaikan persoalan ini. “Karena management pengelolaan aset masuk dalam rencana aksi KPK, maka proses sertifikasinya menjadi atensi untuk diselesaikan,” sebutnya.
Ia juga mengaku intens berkoordinasi dengan BPN untuk menyegerakan proses sertifikasi terhadap aset tersebut. Karena bagaimanapun juga jika aset ini tidak segera ditertibkan akan menimbulkan masalah baru. Apalagi pemerintah juga sempat digugat terkait lokasi pembangunan stadion Magaparang.
Beruntung gugatan tersebut dimenangkan pemerintah. Jika tidak, maka aset senilai Rp 15 miliar akan hangus dan menimbulkan masalah baru di kemudian hari. “Kita sudah pernah digugat terkait aset ini makanya kami getol untuk menyelesaikan masalah tersebut supaya tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari,” tukasnya. (HEN/SR)
