SUMBAWA BARAT, samawarea.com (5 Agustus 2021)
Bupati Sumbawa Barat bersama tim Open Government Partnership (OGP) Lokal Propinsi NTB melakukan koordinasi dalam rangka Submit OGP Propinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa Barat yang telah masuk dalam bagian Open Government Partnership Local. OGP merupakan upaya global untuk membuat suatu pemerintahan lebih transparan, efektif dan akuntabel. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui zoom meeting, Kamis (5/8/2021) di Ruang Sidang Setda Lantai 1.
Zoom meeting tersebut dihadiri Bupati Sumbawa Barat beserta jajaran perangkat daerah yang terdiri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-Pemdes), Inspektorat Daerah, Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kominfotik, dan lainnya.
Dari Pemerintah Propinsi NTB hadir Kepala Dinas Kominfotik Propinsi NTB, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., MM, dan Perwakilan Kepala Bappeda Propinsi NTB. Kegiatan dipandu oleh staf khusus Bupati Sumbawa Barat, Benny Tanaya, S.Adm.
Dalam kesempatan pertama, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat memberikan laporan terkait pelaksanaan kegiatan. Dalam laporannya Amar Nurmansyah menyampaikan bahwa visi jangka panjang Kabupaten Sumbawa Barat yaitu mewujudkan pemerintahan daerah yang partisipatif, bersih, transoaran, inovatif, inklusif, dan akuntabel.
Dalam agenda OGP, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mengusung 6 Komitmen. Yaitu (1) Penguatan kebijakan aksi kolaborasi, kemitraan dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta dalam penuntasan lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) melalui program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR). (2) Mewujudkan Posyandu Gotong Royong. (3) Mewujudkan KSB satu data yang partisipatif, berkualitas, mudah diakses dan bermanfaat bagi semua pihak (inklusif). (4) penguatan forum pelayanan setara inklusif andalan (Yasinan) sebagai media konsultasi, evaluasi, pengaduan dan penyelesaian masalah bersama. (5) Penguatan perlindungan dan pemberdayaan, penyandang PMKS dan kelompok rentan lainnya berbasis gotong royong. (6) Penataan organisasi perangkat daerah menuju pemerintahan yang akuntabel dan melayani.
Untuk melaksanakan komitmen tersebut, lanjut Sekda, dibutuhkan waktu tiga tahun masa pemerintahan guna merealisasikan masing-masing komitmen. Untuk mewujudkan misi besar ini, Sekda menyebutkan beberapa kelompok yang terlibat dalam ruang kolaborasi tersebut antara lain, pemerintah daerah, Komisi Informasi Propinsi NTB, Ombdusman perwakilan NTB, CSOS pendamping yaitu Somasi NTB, Fitra NTB, Legitimid, Solidarity Center, perwakilan CSO lainnya di NTB khususnya di Sumbawa Barat seperti Mitra Samya, Deaguru Institut, dan Lingkar Study Madani.
Sementara dari kalangan akademisi yaitu Universitas Muhammadiyah Mataram dan Universitas Cordova Indonesia Sumbawa Barat. Pihak lainnya yang terlibat seperti perwakilan desa, perwakilan penyandang disabilitas, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan pendamping desa, tim Pembina dan penggerak PKK Propinsi NTB dan Sumbawa Barat, kader Posyandu Gotong royong, penyuluh pertanian, petugas program Keluarga Harapan, dan petugas tempat pengolahan sampah Reduce, Reuse, Recycle (TP3R).
Sementara Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H.W. Musyafirin MM, menerangkan bahwa program Daerah Pemberdayaan Gotong royong (PDPGR) telah lama diterapkan dan memberikan bukti nyata dalam pelayanan kepada masyarakat. Demikian pula dalam menuntaskan lima pilar STBM.
Dengan sistem gotong royong, lima pilar STBM tersebut telah dituntaskan dengan pelibatan masyarakat dan ASN. Berbagai permasalahan yang muncul diakomodir dalam Yasinan. Masyarakat akan lebih terarah dalam menyampaikan masalahnya daripada disampaikan melalui parlemen jalanan yang cenderung tidak terarah bahkan seringkali bias.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik Propinsi NTB, Dr. Najamuddin Amy S.Sos., MM mengaku bersyukur dan bahagia atas telah ditetapkannya Propinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa Barat masuk dalam jajaran Government yang nantinya akan menjadi contoh bukan saja di Indonesia, melainkan di dunia.
Ia berharap akan terbangun kolaborasi yang baik antara Pemerintah Propinsi NTB, Pemerintah KSB, CSO, dan berbagai unsur terkait lainnya. Najam menyebutkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur akan mendukung penuh misi OGP tersebut bukan hanya pada tataran perencanaan, tetapi implementasi program dilapangan.
Sementara itu, perwakilan OGP Lokal, Syahrul Mustafa menyampaikan bahwa tim telah turun ke lapangan untuk mengecek informasi dan data. Beberapa hal yang menjadi sorotan dan bahan diskusi OGP, tentang mekanisme yasinan yang telah menjadi wadah menemukan solusi terhadap berbagai permasalahan masyarakat. Yasinan telah menjadi ajang “mengadili” setiap permasalahan yang timbul di masyarakat dan setiap permasalahan langsung menemukan titik solusinya.
Demikian pula rencana penguatan Posyandu, yang sebenarnya program tersebut sudah ada sejak zaman Soeharto, tetapi hanya berfokus pada kesehatan. Sekarang posyandu diberikan penguatan untuk mengatasi berbagai permasalahan warga bukan hanya kesehatan melainkan permasalahan ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain-lain. (HEN/SR)
