MATARAM, samawarea.com (16/3/2021)
Komisi IV DPRD NTB menilai ada perhitungan yang salah dalam perencanaan penganggaran pengerjaan sejumlah ruas jalan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Dengan perhitungan yang salah ini membuat terjadi ketimpangan pembangunan di dua pulau tersebut. Hal ini diungkapkan Sekretaris Komisi IV DPRD, H. Asaat Abdullah ST dalam keterangan pers di ruang rapat komisi, Senin (15/3).
Haji Saat—akrab politisi Nasdem ini disapa, mengambil contoh Jalan Pendidikan di Kota Mataram (Pulau Lombok) yang dikerjakan Tahun 2021 ini dengan kondisi kemantapan jalan 99,3 persen. Meski hanya dikerjakan 1,57 kilometer tapi anehnya pagu anggarannya sangat besar mencapai Rp 16 milyar.
Kemudian Jalan Pejanggik Kota Mataram yang akan dimantapkan sepanjang 3,15 kilometer, tapi dananya Rp 10,7 miliar. Ini sangat jauh jika dibandingkan dengan jalan di Pulau Sumbawa. Seperti Jalan Pal IV—Lenangguar, Kabupaten Sumbawa sepanjang 35.37 kilometer, namun pagunya hanya Rp 36,1 miliar. Padahal kondisi kemantapan jalannya jauh lebih parah dibandingkan dengan Jalan Pendidikan dan Jalan Pejanggik di Pulau Lombok.
“Jalan Pendidikan di Kota Mataram masih bagus, ruasnya tidak panjang hanya 1,57 kilometer tapi anggarannya sangat besar mencapai 16 milyar. Sementara Jalan Pal IV—Lenangguar ruasnya panjang, kondisinya lebih parah, tapi anggaran kecil. Ini jelas-jelas terjadi ketimpangan,” tudingnya.
Ia menduga ada pemborosan anggaran dan penempatan atau pengalokasian anggaran yang keliru. Harusnya yang kondisi jalannya parah dan panjang, anggarannya juga besar. Bukan sebaliknya yang masih bagus dan ruas jalannya pendek, justru anggaran lebih besar. Ini memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan. (SR)
