SUMBAWA BARAT, samawarea.com (4/5/2020)
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019. Opini WTP ini merupakan raihan yang keenam kalinya diraih KSB setelah lima tahun secara berturut-turut. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten Sumbawa Barat TA. 2019 dilakukan secara simbolis oleh Ketua BPK RI Perwakilan NTB, Hery Purwanto, S.E., MM., Ak., CSFA, CA melalui daring (email) kepada Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, ST dan Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Kaharuddin Umar di ruang rapat utama Graha Fitrah, Senin (4/5/2020) pagi. Turut hadir Sekretaris Daerah H.A. Azis, SH., MH., Inspektur Inspektorat KSB dan Kepala BPKD KSB.
Wakil bupati Sumbawa Barat dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah bekerja maksimal dalam melaksanakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. “Alhamdulillah, terima kasih untuk semua pimpinan OPD dan seluruh jajarannya, Pimpinan DPRD dan jajarannya yang telah bekerja dengan baik dan maksimal, akuntabel, transparan, efisien dan bebas dari yang namanya korupsi,” kata Bang Fud—panggilan singkat Wakil Bupati KSB.
Dengan mendapatkan WTP, Kabupaten Sumbawa Barat terbukti sudah mengelola keuangan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Meski demikian pihaknya tidak akan terlena dan merasa pusa atas capaian tersebut. Namun menjadi semangat untuk selalu berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih transparan dalam mengelola keuangan daerah. “Ini kali keenamnya berturut-turut kita mendapat WTP dari BPK, capaian ini buah dari sinergi dan kesungguhan semua pihak untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dan menjaga kehati hatian untuk mewujudkan pertanggung jawaban yang akuntabel kepada rakyat,” cetusnya. (HEN/SR)
