MATARAM, SR (16/11/2019)
Polemik seputar perubahan nama Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi Bandara Maulana Syech Zainuddin Abdul Madjid, masih terjadi. Bahkan informasinya penolakan perubahan nama tersebut dilakukan dengan akan digelarnya demo besar-besaran. Informasi ini sampai ke telinga Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah SE., M.Sc. Karenanya melalui akun Facebook-nya, Gubernur yang disapa Bang Zul ini angkat bicara.
Menurutnya, aksi demo itu adalah hal yang wajar di era demokrasi seperti sekarang ini sebagai bentuk kebebasan berekspresi (freedom of expression). Demo dan turun ke jalan adalah pilihan untuk berekspresi jikalau ada kebuntuan komunikasi dan tak mungkin lagi membangun jembatan pengertian. Namun dalam konteks perubahan nama bandara, ungkap Bang Zul, mestinya bisa jernih dan tak perlu mengekspresikan perasaan dan kemauan dengan aksi demo. “Ini semua demi daerah kita yang harus kondusif untuk pariwisata dan investasi. Kalau sedikit-sedikit demo dan ekspresinya harus di jalanan, kita akan menggapai kesejahteraan dengan jalan yang lebih berliku, mendaki dan terjal !” tukasnya.
Dijelaskan Bang Zul, perubahan nama Bandara ini adalah keputusan pemerintah pusat, bukan keputusan Gubernur atau Bupati. Dan keputusan mengganti nama bandara dengan nama Maulana Syekh bukan karena figur tokoh itu sebagai pendiri Nahdlatul Wathan (NW) atau lainnya, tapi karena penghargaan pemerintah pusat kepadanya sebagai pahlawan nasional. “Beliau milik kita semua Bangsa Indonesia. Beliau bukan milik kelompok atau daerah tertentu. Beliau kebanggaan kita semua,” cetus Bang Zul.
Dikatakannya, dimana-mana lazim nama bandara kebanggaan diambil dari nama pahlawan nasional yang berasal dari daerah tersebut. Lagi pula, sepanjang yang diketahuinya lanjut Bang Zul, tidak ada kebuntuan komunikasi di NTB ini. Ketika keputusan pemerintah pusat untuk mengganti nama bandara, Gubernur yang mengaku berumur lebih muda ini datang menemui dan meminta pendapat Bupati Lombok Tengah. Bupati pun menyetujuinya dan tidak ada persoalan apapun. “Hanya permintaan beliau (Bupati Loteng) kalau berkenan katanya dieksekusi setelah Pilpres saja agar daerah kita aman dan kondusif. Saya setuju dan saya kira ada benarnya,” ujar Gubernur.
Karena itu ketika masih ada yang mengganjal, Bang Zul menyarankan untuk tidak perlu menggelar aksi demo. Dirinya dan Pemerintah Provinsi bisa ditemui kapan saja atau sebaliknya mereka yang datang menemui masyarakat. “Bila perlu kalau dirasa belum cukup, kami siap menemani Pak Bupati Loteng atau perwakilan masyarakat untuk bertemu dengan pemerintah pusat. Jadi, mari dengan kerendahan hati, kita bangun daerah kita ini agar aman, nyaman dan membahagiakan kita semua,” pungkasnya. (JEN/SR)
