Selamat !! SAKIP Sumbawa Raih Nilai B

KERJASAMA SAMAWAREA DENGAN BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDA SUMBAWA

SUMBAWA BESAR, SR (14/2/2019)

Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa mendapat apresiasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB). Pada ajang SAKIP Award 2018, prestasi Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan. Dari penilaian CC menjadi B.

Bupati Sumbawa, H.M. Husni Djibril B.Sc dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih atas dukungan, sinergi, akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa sehingga meraih peningkatan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian PAN dan RB sehingga penilaian yang sebelumnya CC kini menjadi penilaian B. Karena itu Bupati mendorong semua pihak untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan daerah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan masyarakat Sumbawa yang hebat bermartabat. “Semoga Allah SWT selalu meridhoi, aamiin,” ucapnya.

Untuk diketahui, SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.
Sedangkan LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggraan yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.
Cikal bakal lahirnya SAKIP LAKIP adalah berasal dari Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah, di dalamnya disebutkan mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Dengan adanya sistem SAKIP dan LAKIP bergeser dari pemahaman “berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan” menjadi “berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode bisa tercapai.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dalam penilaian LAKIP, materi yang dievaluasi meliputi 5 komponen. Komponen pertama adalah perencanaan kinerja, terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja dengan bobot 35. Komponen kedua, yakni pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran dengan bobot 20. Pelaporan kinerja yang merupakan komponen ketiga, terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja, diberi bobot 15. Sedangkan evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi, diberi bobot 10. Untuk pencapaian kinerja, bobotnya 20, terdiri dari kinerja yang dilaporkan (output dan outcome), dan kinerja lainnya. Nilai tertinggi dari evaluasi LAKIP adalah AA (memuaskan), dengan skor 85–100, sedangkan A (sangat baik) skornya 75-85, CC (cukup baik) dengan skor 50–65, C (agak kurang) dengan skor 30–50, dan nilai D (kurang) dengan skor 0–0. (SR)