JAKARTA, SR (13/10/2018)
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rofi’ Munawar menilai pembatalan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium sesungguhnya menunjukan bentuk mis-management pengelolaan tata niaga BBM. Disisi lain menunjukan bahwa pengelolaan BBM Premium tidak lagi memperhatikan faktor-faktor objektif, namun lebih pada pertimbangan non teknis dan konsideran dadakan. “Sesungguhnya Pemerintah telah berjanji tidak menaikan harga BBM Premium sampai dengan tahun 2019. Rencana kenaikan kemarin, yang kemudian dibatalkan dalam waktu kurang dari satu jam, menunjukan mis-koordinasi dan buruknya tata kelola energi selama ini,” disampaikan oleh Rofi’ Munawar dalam keterangan pers di Jakarta, belum lama ini.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga BBM Premium menjadi Rp 7.000 per liter dari sebelumnya Rp 6.550 per liter pada hari Rabu (10/10). Padahal di hari yang sama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan beberapa jam sebelumnya mengatakan tentang rencana kenaikan harga BBM Premium sebagai dampak langsung dari lonjakan harga minyak mentah dunia akan diberlakukan pukul 18.00 WIB.
Legislator asal Jawa Timur ini menjelaskan total kuota untuk BBM bersubsidi jenis premium pada 2018 sebesar 11,8 juta kilo liter (kl). Dengan angka sebesar itu sudah sepantasnya Pemerintah memiliki perhitungan yang cermat dan kajian yang mendalam, khususnya terkait dengan naiknya harga minyak dunia dan depresiasi rupiah terhadap dollar. Namun apa yang ditunjukan kemarin sungguh telah mengabaikan aspek-aspek mendasar di atas. “Salah satu indikator keseriusan Pemerintah dalam mengelola energi nasional sesungguhnya dapat tercermin dalam kematangan mengelola tata niaga BBM bersubsidi. Mengingat BBM ini mempengaruhi kehidupan rakyat banyak. Kebijakan sekecil apapun akan memberikan dampak yang luar biasa,” kata Rofi.
Rofi melihat bahwa pengelolaan harga BBM Premium tidak lagi memperhatikan faktor-faktor objektif lapangan, namun lebih pada pertimbangan non teknis dan subjektif. Seperti alasan pembatalan menunggu kesiapan Pertamina dan memperhatikan daya beli masyarakat nampak tidak relevan dengan pola kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah selama ini sehingga cenderung membingungkan. “Saya khawatir akhirnya kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak selalu diukur dan dikaitkan dengan tahun politik,” tegasnya. (SR)
