MATARAM, SR (11/08/2018)
Gempa beruntun di Pulau Lombok juga merusak fasilitas pemerintah. Tak terkecuali Kantor DPRD NTB yang berlokasi di Jalan Udayana Mataram. Kerusakan itu gedung wakil rakyat ini hampir di semua bagian dan ruangan. Praktis tak bisa ditempati, dikhawatirkan akan roboh dan menimpa para pegawai setempat. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, terpaksa pegawai sekretariat dewan ngantor direlokasi ke garasi Rumah Dinas Ketua DPRD NTB di Jalan Langko, Kota Mataram.
Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaedah mengakui gedung DPRD NTB mengalami kerusakan akibat gempa beruntun. Untuk tetap adanya pelayanan, garasi rumah dinasnya terpaksa dijadikan kantor secretariat DPRD agar aktivitas kedewanan tetap berjalan. Selain itu aktifitas kedewanan untuk para wakil rakyat juga disesuaikan dengan melihat keprihatinan kondisi masyarakat terutama korban gempa.
Hampir seluruh anggota dewan turun menyapa masyarakat yang terdampak gempa Lombok. “Ini dimaksudkan sebagai bentuk keprihatinan dan kepedulian,” kata Isvie yang ditemui usai memimpin rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD NTB di garasi rumah dinasnya, Mataram, Jumat 10 Agustus 2018.
Di bagian lain, politisi Golkar ini juga mendesak pemerintah pusat untuk merubah status Gempa Lombok dari bencana daerah menjadi bencana nasional. Menjadi bencana nasional akan memantik bantuan dari semua pihak termasuk negara di dunia untuk membantu NTB guna merekontruski sarana prasana, dan fasilitas infrastruktur yang rusak di wilayah terdampak gempa bumi. Termasuk rumah masyarakat yang rusak itu butuh dana dan tidak bisa dari APBD maupun APBN. Tapi, perlu dana dari pihak luar. Disinilah pentingnya status bencana nasional itu,” tuturnya. (JEN/SR)
