JAKARTA, SR (15/09/2017)
Keberhasilan Kabupaten Sumbawa meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2012 sampai 2016, diapresiasi oleh pemerintah pusat. Presiden Jokowi secara khusus mengundang kabupaten/kota yang telah meraih WTP lima tahun berturut-turut di Istana Negara dalam agenda Rakernas Akuntasi dan Laporan Keuangan Pemerintah 2017. “Rakernas ini diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan RI juga dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen keuangan Negara untuk mendukung pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera serta untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” kata Drs. H. Baharuddin, MM Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa yang mendampingi Bupati Sumbawa H.M. Husni Djibril, BSc di Istana Negara Jakarta, Kamis (14/9)
Rakernas ini memiliki makna yang besar bukan hanya dalam rangka menghadiri pemberian penghargaan WTP, namun yang lebih utama adalah meningkatkan komitmen bersama pengelolaan keuangan negara dan daerah khususnya di Kabupaten Sumbawa yang tepat sasaran, efisien, disiplin dan mampu secara nyata meraih kemajuan daerah dan meningkatkan kemakmuran rakyat secara merata dan berkeadilan.
Sementara Bupati Sumbawa, HM Husni Djibril B.Sc menyampaikan apresiasi kepada jajaran ASN dan dukungan masyarakat Sumbawa sehingga mampu terus bersama bergerak mewujudkan Sumbawa hebat dan bermartabat. Bupati meminta untuk tidak terlena dengan predikat WTP lima kali berturut-turut ini. Sebab yang paling utama adalah masyarakat Sumbawa harus tetap terus terlayani dan dapat menikmati raihan prestasi ini. “Sebagaimana disampaikan oleh Presiden Jokowi, bahwa WTP bukan tujuan, tujuan akhirnya adalah bagaimana sebuah program memberikan hasil dan program itu bisa tepat sasaran,” pungkas Bupati Husni Djibril
Pada Acara Pembukaan Rakernas dimaksud, Presiden Jokowi menyerahkan secara simbolis penghargaan kepada perwakilan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten yaitu Mahkamah Agung, Kementerian Perdagangan, Pemprov Jawa Barat, Kota Depok, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. (JEN/SR)
