MATARAM, SR (03/01/2017)
Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin SH, M.Si, menepis sinyalemen bahwa mutasi 1.137 pejabat Pemprov yang digelar Selasa (3/1) siang tadi, terkait dengan pemilihan gubernur (Pilgub) NTB 2018 mendatang. Menurut Wagub yang dicegat SAMAWAREA, mutasi adalah hal yang biasa dalam rangka promosi, penyegaran dan kebutuhan organisasi dan peningkatan kinerja aparatur. Mutasi itu dilaksanakan berdasarkan acuan dan mekanisme aturan perundang-undangan, obyektif, proporsional dan sesuai kompetensi. “Munculnya sinyalemen itu sah-sah saja, demikian puas dan tidak puas sejumlah kalangan terhadap produk mutasi dimaksud merupakan hal biasa,” ujarnya.
Yang paling penting ungkap Wagub, semua aparatur siap ditempatkan dimana saja, sesuai dengan sumpah jabatan. Dan tidak selamanya pejabat memegang jabatan hanya di satu SKPD, pasti akan pindah. Ketika tidak pindah, organisasi dan karier aparatur bersangkutan akan stagnan.
Mengenai adanya jabatan yang lowong, Wagub menyatakan akan segera diisi. Untuk sementara Gubernur menunjuk pelaksana tugas (Plt) agar roda organisasi tetap berjalan. “Untuk mengisinya, mutasi bisa dilakukan setiap saat tergantung kebutuhan organisasi. Tidak ada lobi-lobi, jadi jangan terlalu resah, karena apapun jabatannya itu amanah dari pimpinan maupun Allah SWT,” pungkasnya. (NA/SR)
