SUMBAWA BESAR, SR (10/11/2016)
Hingga kini dualisme kepengurusan DPD KNPI Kabupaten Sumbawa masih bertahan. Satunya dipimpin Alwan Hidayat S.Pd.I dan satunya lagi pimpinan Ikhsan Imanuddin ST. Munculnya kepengurusan KNPI ganda tersebut berdampak pada tidak maksimalnya pelaksanaan program-program KNPI yang telah tersusun dan direncanakan. Apalagi anggaran yang rutin dialokasikan Pemda untuk mendukung kiprah KNPI terpaksa terparkir di kas daerah dan belum bisa dicairkan karena tersandera dualisme tersebut. Akibatnya KNPI terkesan stagnan, tidak greget, dan justru mengalami kemunduran. Tidak seperti beberapa kepengurusan sebelumnya yang mampu menempatkan organisasi pemuda ini sebagai lembaga yang sangat diperhitungkan dan memiliki bargaining position dalam menentukan arah kebijakan pemerintah khususnya di daerah. Kondisi ini membuat para tokoh KNPI Sumbawa, prihatin. Mereka yang selama ini hanya wait and see serta sesekali memberikan saran secara individu, harus berbuat sesuatu. Ibarat pendekar tua turun gunung. Dikomandani H Effendy Winarto SH, mantan pengurus KNPI masa lampau yang menamakan diri Purna KNPI ini, menemui Bupati Sumbawa, HM. Husni Djibril B.Sc, Kamis (10/11) siang tadi. Salah satu tujuan dari pertemuan itu adalah meminta dukungan bupati agar dualisme kepengurusan DPD KNPI Sumbawa dapat disudahi. Ikut mendampingi Haji Effendy di antaranya Riki Trisnadi, Dedi Heriwibowo, Ardiansyah, Selamet Riyadi (Toe), Drs. Umar, Ridwan Amor dan Andi Rusdi.
Ditemui SAMAWAREA, Haji Efendi Winarto, mengatakan, bahwa pertemuan Purna KNPI dengan bupati ini untuk bersilaturrahim, reuni sekaligus meminta dukungan dalam menyelesaikan masalah dualisme KNPI. Mereka selaku purna KNPI akan menfasilitasi dua kepengurusan tersebut untuk melakukan islah. Salah satunya menginisiasi pertemuan di Padepokan KNPI Sumbawa, Sabtu (12/11) lusa. Dalam pertemuan tersebut akan menghadirkan dua kepengurusan yaitu pimpinan Alwan Hidayat dan pimpinan Ikhsan Imanuddin. “Kedua kepengurusan ini kami kumpulkan, mendengar apa yang menjadi permasalahan sekaligus harapan, kemudian dicarikan solusi,” kata Haji Efendi yang juga seorang notaris beken ini.
Dalam menfasilitasi permasalahan kepengurusan ganda ini lanjut Haji Efendi, pihaknya akan menawarkan dua opsi. Pertama, keduanya diminta bergabung atau melebur menjadi satu lalu menentukan siapa ketuanya secara langsung. Kedua, menggelar Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) yang diikuti oleh dua kepengurusan dan siapapun bisa mencalonkan diri. Apapun opsinya, Ia berharap KNPI bersatu dan tidak lagi terpecah belah. Dengan utuhnya kepengurusan dan tidak ada lagi dualisme, KNPI bisa kembali bertaring, dan bergerak nyata untuk kemaslahatan masyarakat dan daerah. “Harapan kami ini sama juga dengan harapan bupati. Bupati sangat menginginkan tidak ada lagi persoalan di tubuh KNPI,” ucapnya.
Ditambahkan Riki Trisnadi, intinya Purna KNPI menginginkan pertemuan nanti untuk rekonsiliasi dan konsolidasi dalam wadah institusi KNPI. Mantan Ketua KNPI Sumbawa ini menyakini bahwa junior-junior mereka yang saat ini menjabat akan mendengar dan mengikuti upaya dan masukan para Purna KNPI. “Saya yakin adik-adik kami ini akan mendengar apa kata-kata dari yang tua-tua,” tandasnya.
Sementara Bupati Sumbawa, HM Husni Djibril, B.Sc mengakui jika Purna KNPI telah menemuinya untuk meminta petunjuk. Ia meresponnya secara positif dan mendukung upaya mereka untuk menyatukan kembali kepengurusan ganda DPD KNPI Sumbawa. “Kami berharap kepengurusan DPD KNPI Sumbawa bersatu kembali agar organisasi kepemudaan itu dapat secara maksimal berkonstribusi bagi pembangunan di daerah,” pungkasnya. (JEN/SR)
