SUMBAWA BESAR, SR (14/09/2016)
Wacana mutasi yang terus bergulir dan hingga kini belum diketahui kapan dilaksanakan, sangat mempengaruhi psikologis para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa. Mereka diliputi keresahan dan kecemasan. Kondisi ini menurunkan kinerja mereka yang salah satunya telah berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran sehingga terjadi pemotongan dana pusat (Dana Alokasi Umum) untuk Kabupaten Sumbawa yang nilainya cukup besar.
Hal tersebut mendapat sorotan Komisi I DPRD Sumbawa. Melalui juru bicaranya, Adizul Syahabuddin SP, Komisi I sepakat agenda mutasi harus dilakukan agar visi dan misi pemerintah yang baru dapat diwujudkan dengan menempatkan SDM yang tepat “the rihgt man on the rihgt place”. Namun Komisi ini meminta agar persoalan mutasi tidak terlalu sering diwacanakan karena dapat mempengaruhi para aparatur sipil negara secara psikologis yang berdampak pada kinerja mereka. “Inilah yang kami lihat mengapa banyak ASN yang apatis dan bersikap wait and see,” kata Adizul saat menyampaikan laporan Komisinya pada Sidang Paripurna Penetapan APBD Perubahan 2016 di Gedung DPRD Sumbawa, Selasa (13/9) kemarin.
Dalam kesempatan itu Komisi I juga mengingatkan sejumlah pihak yang berwenang dalam mengambil kebijakan mutasi termasuk BKPP, agar lebih cermat dalam memberikan masukan dan rekomendasi kepada Bupati Sumbawa. Terutama menyangkut mutasi pegawai fungsional seperti guru di daerah terpencildan terluar yang sudah menetap dan berkeluarga agar dapat dilakukan pertimbangan secara matang. “Jangan sampai kepentingan politik mengalahkan kepentingan kemanusiaan karena dapat mempengaruhi kinerja yang sudah baik,” tukasnya. (JEN/SR)
