Sumbawa Besar, SR (09/07/2015)
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) melakukan penandatanganan kesepakatan bersama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah di NTB. Penandatangan kesepakatan ini dilakukan di Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) dalam rangkaian kunjungan Wakil Menteri Keuangan, Prof Dr Mardiasmo MBA, Akt.,QIA.,CFrA.,CA ke Universitas Teknologi Sumbawa, Rabu (8/7). Saat itu Wamen didampingi Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Sumiati AK MM, Wakil Gubernur NTB H Muh Amin SH M.Si, Ketua Dewan Penasehat UTS Dr H Zulkieflimansyah M.Sc, Rektor UTS Dr Arief Budi Witarto, Bupati Sumbawa yang diwakili Staf Ahli Drs H Naziruddin M.Si dan Kepala DPPK Sumbawa H Baharuddin S.Sos.
Dalam kesempatan itu, Wagub NTB H Muh Amin mengatakan bahwa Pemprov NTB berhasil meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk kedua kalinya dalam pengelalaan keuangan daeragh. Demikian dengan kabupaten/kota di NTB juga meraih hal yang sama kecuali Bima dan Lombok Timur. Khusus Kabupaten Sumbawa tiga kali secara berturut-turut meraih WTP. Pencapaian ini berkat kerja keras untuk melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keuangan dan aset serta meningkatkan kualitas aparatur. “Opini WTP ini sebagai penegasan kerja keras kita semua dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan,” ucapnya. Ia berharap melalui kerjasama yang terjalin ini opini yang diraih dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi, termasuk dua dari 10 kabupaten/kota di NTB dapat meraih opini WTP.
Kepala BPPK Kemenkeu RI, Sumiati AK MM menjelaskan, kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk membangun kerjasama dalam peningkatan kompetensi aparatur sipil daerah di bidang keuangan negara melalui program pendidikan dan pelatihan. Tujuannya untuk mewujudkan sumberdaya manusia aparatur yang memiliki kemampuan di bidang pengelolaan keuangan negara dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki para pihak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Ruang lingkup kerjasama ini sebutnya, mencakup penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban dalam rangka peningkatan kompetensi dalam pengelolaan keuangan negara. Peyelenggaraan ini dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) untuk pendidikan program Diploma II dan Diploma III Kebendaharaan Negara konsentrasi Keuangan Daerah. Selain itu dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan untuk pelatihan di bidang pajak daerah, penganggaran, perbendaharaan, akuntansi berbasis akrual, manajemen barang milik daerah, manajemen piutang daerah, penguatan perusahaan daerah, pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, penataanusahaan dan penggunaan dana desa. Kaitannya dengan UTS, lanjut Sumiati, bahwa pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan negara bagi Aparatur Sipil Daerah di NTB akan dilaksanakan dengan tempat dan menggunakan fasilitas salah satunya UTS, serta melibatkan dosen UTS yang telah dibekali dengan kapasitas pengajaran di bidang pengelolaan keuangan negara.
Secara terpisah Ketua Dewan Penasehat UTS, Dr H Zulkieflimansyah M.Sc menyambut sangat positif kerjasama tersebut. Kerjasama ini ditujukan untuk PNS yang ada di NTB. Implementasi dari kerjasama ini, masing-masing kabupaten/kota akan mengirimkan PNS nya untuk belajar akuntansi di UTS, yang dikelola UTS dan STAN. Tentu Sumbawa akan menjadi menarik karena para mahasiswa PNS dari berbagai daerah ini akan ngekost dan menetap di sekitar UTS. (Jen/SR)
