Sumbawa Besar, SR (21/10)
Kepala Bidang Pelayanan RSUD Sumbawa, dr Putu Purnama S mengakui tidak tersedianya pemeriksaan troponin di RSUD Sumbawa. Karenanya untuk pemeriksaan tersebut pasien diarahkan ke Klinik Sinar Medika seperti yang dialami pasien atas nama Abdurrahman (40) warga Desa Kerato Kecamatan Unter Iwis. “Untuk rumah sakit tipe C seperti RSUD Sumbawa ini belum tersedia pemeriksaan troponin yaitu pemeriksaan dalam atau tepatnya bagian otot jantung dan otot rangka,” katanya.
Namun jika pasien mengantongi BPJS, pemeriksaan troponin di Sinar Medika tidak membayar. Sedangkan Abdurrahman menurut laporan petugas IGD, tidak memiliki BPJS dan dikategorikan pasien umum, serta belum ada rencana pasien tersebut untuk opname. Karena tidak bersedia dilakukan pemeriksaan troponin di Klinik Sinar Medika, pasien ini diminta menandatangani surat pernyataan menolak melakukan pemeriksaan troponin. Hal ini dilakukan ketika terjadi sesuatu terhadap pasien tersebut, RSUD tidak bertanggung jawab. Namun dr Putu buru-buru mengatakan hal itu tidak berarti menimpakan kesalahan kepada pasien. Meski demikian Abdurahman tetap ditangani dan saat ini tengah menjalani opname. Dokter Putu juga menjelaskan bahwa darah yang keluar dari mulut pasien bukan berasal dari organ dalam (perut), melainkan dari gusi. Hal ini setelah dilakukan pemeriksaan.
Ketika ditanya mengapa pasien diminta menandatangani surat pernyataan menolak untuk dilakukan pemeriksaan troponin padahal pemeriksaan itu tidak tersedia di RSUD melainkan di klinik swasta yang sahamnya tidak dimiliki pemerintah daerah ? harusnya surat penolakan itu disodorkan oleh Klinik Sinar Medika karena memang yang menyediakan pemeriksaan troponin bukan RSUD ?. Dr Putu terdiam sejenak dan berjanji akan melakukan evaluasi terhadap persoalan tersebut. “Ini masukan bagi kami, kami berterima kasih mendapat koreksi seperti ini,” jawabnya. Kembali ditanya mengapa pasien direkomendir untuk dilakukan pemeriksaan troponin padahal pendarahan itu berasal dari gusi bukan jantung atau otot rangka ? Dokter Putu berdalih karena ada keluhan nyeri ulu hati.
Saat ini diakui Dokter Putu, Abdurrahman sudah menjalani opname di Zall Dalam. Tapi sampai sekarang ini pasien tersebut belum dilakukan pemeriksaan troponin karena masih harus dievaluasi perlu dan tidaknya dilakukan pemeriksaan tersebut. “Ada proses untuk menentukannya dan ini tugas komite medic untuk melakukan analisa,” kata Dokter Putu.
Lalu mengapa petugas IGD ‘memaksa’ pasien untuk menjalani pemeriksaan troponin padahal belum melalui analisa komite medic ? dr Putu kembali mengatakan akan dievaluasi. Tapi Ia tidak mau mengatakan tindakan petugas IGD yang mengarahkan pasien dilakukan pemeriksaan troponin tanpa analisa komite medic adalah tindakan gegabah. “Belum tentu salah, ini yang kita telusuri,” ujarnya.
Karenanya semua persoalan yang muncul akan diinventarisir untuk kemudian dibenahi sehingga tidak lagi muncul kasus-kasus serupa di kemudian hari. “Saya ini orang baru, masih banyak yang harus dikerjakan. Informasi ini sangat penting bagi kami untuk berbenah diri,” ucapnya.
Seperti diberitakan, pelayanan RSUD Sumbawa dikeluhkan masyarakat. Hanya karena tidak menggunakan kartu BPJS, salah seorang pasien miskin, Abdurrahman (40) warga Desa Kerato Kecamatan Unter Iwis, ditolak untuk ditangani. Namun setelah Anggota DPRD Sumbawa, Andi Rusni SE mengkomunikasi masalah itu dan sempat bersitegang dengan petugas IGD, akhirnya Abdurrahman ditangani.
Abdurahman dilarikan ke RSUD karena muntah darah. Saat masuk ke IGD, pasien ini tidak dapat menunjukkan kartu BPJS. Selain itu untuk penanganan pasien ini petugas IGD mengarahkan dilakukannya pemeriksaan troponin—pemeriksaan dalam atau tepatnya bagian otot jantung dan otot rangka. Untuk pemeriksaan tersebut, RSUD tidak memiliki alat, dan disarankan ke Klinik Sinar Medika. Yang menjadi persoalan, pasien ini tidak mampu karena pemeriksaan di luar RSUD tidak dapat ditanggulangi BPJS yang akan diurusnya dalam waktu 3×24 jam. Akhirnya petugas IGD setempat meminta keluarga pasien untuk menandatangani surat pernyataan penolakan perawatan (pemeriksaan troponin). Surat itu sebagai bukti ketika pasien mengalami resiko pasca penolakan perawatan tersebut, maka bukan menjadi tanggung jawab RSUD.
Perlakuan IGD, membuat Andis—wakil rakyat dari Gerindra ini prihatin karena kondisi Abdurahman yang terus menerus muntah darah dan dibiarkan tanpa penanganan hanya karena terkendala BPJS. Andis pun sempat bersitegang dengan petugas IGD sehingga Abdurrahman pun ditangani di ruang penindakan.
Andis juga menyesalkan tidak tersedianya pemeriksaan troponin sehingga mengarahkan pasien tidak mampu ini ditangani Klinik Sinar Medika, yang tentunya tidak gratis melainkan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.
Yang sangat disesalkannya juga, keluarga pasien dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan penolakan perawatan. Padahal pasien itu sekarat dan membutuhkan perawatan medis, sebab darah terus menerus keluar dari mulutnya. Andis berharap kinerja RSUD Sumbawa harus dievaluasi, agar tidak berorientasi bisnis melainkan lebih mengutamakan pelayanan masyarakat teurutama dari kalangan tidak mampu. (*) Baca juga di Gaung NTB
