Sumbawa Besar, SR (22/10)
Kondisi RSUD Sumbawa semakin memprihatinkan. Kapasitas yang terbatas tidak mampu menampung membludaknya pasien. Tidak jarang penempatan pasien terpaksa di lorong-lorong, bahkan di halaman zall. Sebab jumlah pasien jauh lebih banyak daripada 130 bed yang tersedia. Persoalan sumberdaya manusia (SDM) masih mencukupi, demikian dengan peralatan dianggap masih mampu meski ada beberapa alat spesifik yang belum tersedia. Kondisi ini berbanding terbalik dengan RSU Propinsi di Kilometer 5 Jalan Raya Sumbawa—Bima. Lokasi dengan kapasitas yang cukup luas dan eksklusif, namun pasien maupun sumber daya yang ada masih minim. Bahkan kerapkali pasien di RSUP ini dirujuk ke RSUD Sumbawa karena di sana keterbatasan sumber daya dan peralatan. Dengan kondisi tersebut muncul keinginan sebaiknya RSUD Sumbawa direlokasi di RSU Propinsi, atau Pemda Sumbawa mengambil alih pengelolaan RSU Propinsi dengan mengevakuasi sumberdaya, peralatan maupun pasien yang ada di RSUD Sumbawa.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa, Drs H Rasyidi yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/10), sangat memahami keinginan tersebut dan sudah menjadi rencana pemerintah. Namun untuk saat ini pengambilalihan pengelolaan RSUP belum dapat dilakukan Pemda Sumbawa, mengingat kondisi keuangan daerah yang sangat terbatas. Untuk relokasi tentu masih ada yang perlu dilakukan pembenahan yang tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. “Untuk membenahi RSUD yang ada sekarang saja kita masih belum beres, apalagi menginvestasikan dana besar untuk mengelola atau relokasi ke RSUP,” kata Haji Rasyidi.
Diakui Sekda, Pemprov sudah memberikan peluang kepada Pemda agar dapat mengelola RSUP, tapi kendalanya ketersediaan anggaran karena harus memikirkan SDM yang ada di sana, tambahan fasilitas termasuk fisik bangunan dan peralatan. Ketika anggaran sudah tersedia, Pemda Sumbawa pasti akan mengambil alih pengelolaan RSUP dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. “Sekarang ini kita sedang focus bagaimana pelayanan di RSUD Sumbawa mampu mengakomodir kepentingan masyarakat, bagaimana pasien merasa nyaman mendapat perawatan dengan ketersediaan sumberdaya dan fasilitas yang memadai,” pungkasnya. (*) Baca juga di Gaung NTB
