UTS, Pemprov dan Kemenkeu RI Jalin Kerjasama

oleh -290 Dilihat

Siap Lahirkan Tenaga Asesor Aset Daerah

Sumbawa Besar, SR (01/09)

Pemerintah Propinsi NTB bekerjasama dengan Kementerian Keuangan RI dan Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) menggelar bintek penilaian properti dasar. Kegiatan yang digelar dan dipusatkan di Kampus UTS, Batu Alang, Kecamatan Moyo Hulu sejak Kamis (18 Agustus) hingga 19 September ini bertujuan untuk mempersiapkan SDM yang memiliki kompetensi dan sertifikasi dalam pelaksanaan sertifikasi barang milik daerah.

Karo Umum Setda NTB, Ir H Iswandi M.Si mengatakan, pelatihan ini untuk mempersiapkan SDM Pemprop NTB dalam pengelolaan aset daerah. Selama ini Pemprop belum memiliki SDM yang memverifikasi dan melaksanakan sertifikasi barang milik daerah atau Negara sehingga selalu meminta bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram dan Kanwil Wilayah Nusra dan Bali yang mendukung Pemprop dalam proses penilaian. “Agar tidak tergantung terus kepada mereka, kita lakukan Diklat bersama Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan proses Diklat dan sertifikasi SDM untuk tenaga asesor barang milik daerah dan negara,” terangnya.

Baca Juga  Ikhtiar Menuju PIMNas, 9 Kelompok PKM UTS Monev ke Mataram

Untuk diketahui, ungkap Haji Iswandi, kegiatan ini sengaja digelar menjalin kerjasama dengan UTS, dalam upaya memberdayakan Perguruan Tinggi (PT) di daerah. Pemprop mempercayakan UTS, agar kedepan, PT juga bisa menyelenggarakan kegiatan serupa di Pulau Sumbawa. Sebab  selain bergerak di dunia akademis, PT juga memiliki SDM kompetensi keahlian yang diperlukan pemerintah daerah, termasuk tenaga penilai untuk aset daerah. “Ini sangat besar kebutuhannya. Apalagi aset ini nantinya juga akan melibatkan struktur pemerintahan di desa, karena adanya anggaran perdesa Rp 1 Milyar dari APBN akan berpotensi timbulnya aset negara dan daerah di setiap desa. Sehingga PT di daerah harus memberikan atensi untuk ketersediaan SDM yang diperlukan pemerintah daerah. Makanya kita dorong UTS menjalin kerjasama dengan Pusdiklat termasuk Kementerian Keuangan,” jelas Iswandi.

Menurut Iswandi, dengan adanya kegiatan ini, UTS bisa memiliki pengalaman kerjasama dengan Pusdiklat untuk melaksanakan pelatihan sejenis di masa mendatang. Bisa juga diselenggarakan Pemkab Sumbawa dengan Pusdiklat langsung, karena akan lebih efisien jika pelaksanaannya di daerah. Materinya bisa dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan di lapangan.

Baca Juga  Gubernur Bangga Penyandang Disabilitas di NTB Bisa Kuliah di Amerika

Terkait dengan diklat kali ini, Haji Iswandi menyebutkan pesertanya hanya 30 orang yang berasal dari berbagai SKPD propinsi yang memiliki asset yang cukup besar seperti Dinas PU, Dikpora, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan lainnya. “Kebutuhan Pemprop sebenarnya hampir 150 orang. Namun kita lakukan secara bertahap,” urainya.

Wakil Rekor IV UTS, Dewi Noviani M.Pd, menyampaikan apresiasi atas kerjasama ini termasuk mengikutsertakan 5 orang peserta dari UTS mewakili sejumlah Fakultas yang ilmunya nanti bisa diimplementasikan minimal bagi kepentingan pengelolaan asset di UTS. Bahkkan ke depannya, UTS bisa membangun kerjasama dengan Pemkab se Pulau Sumbawa. Sebab ketika nantinya lulus dari pelatihan ini, dapat menjadi narasumber dalam Diklat serupa. “Tidak menutup kemungkinan kita jalin kerjasama dengan Pemkab Sumbawa yang memiliki asset cukup banyak, baik bergerak maupun tidak bergerak,” pungkasnya. (*)

rokok pilkada NU

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *