Sumbawa Besar, SR (06/05)
Puluhan massa yang dikoordinir LSM Garuda, melakukan aksi unjuk rasa ke Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina Badas dan Kantor Bupati Sumbawa, Senin (5/5). Aksi ini dilakukan terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang terletak di Dusun Kanar, Desa Badas, Kecamatan Labuhan Badas. Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Bahkan Kapolres Sumbawa AKBP Karsiman SIK MM terjun langsung ke lapangan untuk memberikan pemahaman kepada para pengaksi.
Dari luar pagar bangunan, massa melakukan orasi secara bergantian. Massa meminta kejelasan mengenai proses pembangunan PLTU tersebut. Sebab, papan nama proyek yang mencantumkan informasi tentang perusahaan, nilai anggaran dan volume pekerjaan tidak dipasang. Pihak perusahaan yang bertanggungjawab dalam pembangunannya juga tidak ada di lokasi.
Selain itu, BBM yang digunakan dalam pembangunannya juga disinyalir merupakan BBM bersubsidi. Seharusnya, pembangunan PLTU itu harus menggunakan BBM industri. Dalam pembangunannya diduga dimonopoli oleh perusahaan dari luar daerah. Pihak perusahaan juga tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan proyek dimaksud.
Kemudian, tiga orang perwakilan massa ditemui dan berdialog dengan Kepala TBBM Pertamina Badas, M Ali Basah serta Kapolres Sumbawa, AKBP Karsiman. Dalam pertemuan itu, A Rahim selaku Korlap aksi meminta pihak pertamina melakukan pengawasan lebih ketat terhadap penggunaan BBM dalam pembangunan PLTU . Karena diduga kuat menggunakan BBM bersubsidi.
Dipaparkan, hasil penelusurannya di lapangan, BBM bersubsidi ini didapat dari pemegang rekomendasi yang mengatasnamakan nelayan. Namun di lapangan, para nelayan sangat kesulitan mendapatkan BBM, khususnya jenis solar. ‘’Jangan sampai ada pembiaran dari pertamina. Karena itu kami minta pengawasan lebih ketat serta kejelasan dan penegasan pengeluaran rekom yang mengatasanamakan nelayan,” ujar Ahim, akrabnya disapa.
Hal senada juga disampaikan perwakilan massa lainnya, Jhon Akom. Dalam hal ini diminta kepada pihak pertamina untuk melakukan evaluasi dalam pendistribusian BBM guna pembangunan PLTU. Disinyalir ada konspirasi dalam pendistribusian BBM ini. Karena BBM ini diduga diambil dari salah seorang yang memegang 10 rekom. ‘’Dalam pembangunan PLTU, banyak pihak yang melakukan intervensi. Diharapkan pertamina bisa melakukan pembatasan, sehingga penyalahgunaan BBM di lapangan tidak terjadi,” terangnya.
Terkait hal ini, Kepala TBBM Pertamina Badas, M. Ali Basah mengatakan, semakin banyak rekom yang timbul, maka semakin banyak peluang terjadinya kelangkaan BBM di tengah masyarakat. Namun, tidak ada surat rekom yang masuk ke pertamina. ‘’Kami tidak memiliki otoritas,” kata Ali, akrab pria ini disapa.
Ali menjelaskan, bahwa pihaknya bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Apabila ada rekom yang dikuasai oleh satu orang, ini dikembalikan kepada “pasar” yang diciptakan masyarakat. Dimana pihaknya hanya berwenang untuk melakukan suplay dan distribusi saja. sebab, dalam undang-undang, pemerintahlah yang diberikan kuasa untuk membuat rekomendasi.
Kuota BBM untuk masing-masing SPBU juga sudah ditentukan dan tidak bisa ditambah semena-mena. Untuk penambahan ataupun pengurangan kuota BBM di SPBU merupakan kewenangan dari Ritel Pertamina yang ada di Mataram. Mengenai adanya kelangkaan BBM, khususnya jenis solar, diharapkan kepada semua pihak untuk menggunakan BBM sewajarnya. Pihaknya akan terus menjaga suplay BBM untuk Kabupaten Sumbawa agar tetap tersedia.
Kapolres Sumbawa, AKBP Karsiman menyarankan kepada pihak pertamina untuk memberikan saran secara tertulis kepada pemerintah dan pejabat atau instansi yang berwenang mengeluarkan rekomendasi. “Jangan sampai rekomendasi beredar liar, yang akan mengakibatkan kelangkaan BBM,” ujarnya mengingatkan.
Kapolres juga sudah menginstruksikan kepada anggotanya untuk menangkap dan menindak tegas apabila menemukan penggunaan BBM bersubsidi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. ‘’Mari kita sama-sama melakukan pengawasan. Yang kami tangkap dan dilaporlan kepada kami akan kami proses dengan tegas,” imbuhnya.
Ditemui seusai pertemuan, Kepala TBBM Pertamina BAdas, M. Ali Basah kembali mengatakan bahwa pihaknya tidak tahu berapa yang diminta oleh pihak PLTU. Dia hanya mendapatkan semacam pemberitahuan dari Mataram bahwa akan ada pengalihan BBM untuk pembangunan PLTU. Penebusannya juga langsung dilakukan di Mataram. ‘’BBMnya langsung dikirimkan dari Mataram. Kalau kami tahu data penggunaannya perhari berapa, kami bisa melakukan intervensi,”
Dia juga mengaku tidak tahu apakah ada penggunaan BBM bersubsidi dalam proses pembangunan PLTU itu. Apabila memang benar ada, pengawasannya diserahkan kepada pihak terkait.
Mengenai saran yang disampaikan oleh Kapolres, Ali mengatakan hal itu merupakan salah satu langkah yang tepat. Karena itu, pihaknya akan segera melayangkan saran resmi secara tertulis kepada pemerintah daerah.
Setelah melakukan pertemuan, massa kembali melanjutkan aksinya di Kantor Bupati Sumbawa. Di lokasi tersebut, massa kembali menyampaikan apa yang menjadi tuntutannya. Karena tidak ditemui oleh perwakilan pemerintah daerah, dengan kecewa massa meninggalkan kantor tersebut. (*)
