Sumbawa Besar, SR (08/03)
Musrembang RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 mulai digelar, Kamis (6/3) dan akan berakhir Jumat (7/3), sebagai tindaklanjut dari pra musrembang yang dilaksanakan selama dua hari (3-4 Maret) kemarin. Musrembang ini dilaksanakan untuk merumuskan hasil dari rancangan awal musyawarah dalam rangka menyempurnakan rancangan awal RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2015.
Hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Sumbawa Drs H Arasy Muhkan, pimpinan dan anggota DPRD Sumbawa, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sumbawa, Sultan Muhammad Kaharuddin IV, Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diwakili Sekretarisnya, staf ahli bupati, asisten, para pimpinan SKPD, pimpinan instansi vertikal, Ketua tim penggerak PKK, Ketua GOW dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sumbawa, pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, akademisi, pimpinan BUMN, dan BUMD.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa Ir Iskandar D, M.Ec.,Dev, dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang yang dilaksanakan merupakan tahapan akhir dari pelaksanaan rangkaian Musrenbang RKPD-2015 tingkat Kabupaten Sumbawa yang sebelumnya telah dilaksanakan forum gabungan SKPD pada 25–27 Februari 2014 dan Pra-Musrenbang RKPD 3–4 Maret. Mekanisme perencanaan ini merupakan implementasi dari sistem perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 khususnya perpaduan terhadap pendekatan teknokratik, top-down dan bottom-up melalui pendekatan partisipatif. “Rancangan awal rencana kerja SKPD dan rencana kerja pemerintah daerah sebagai hasil dari pendekatan teknokratis dan top-down ini diselaraskan dengan aspirasi masyarakat melalui suatu forum musyawarah partisipatif musrenbang RKPD dengan melibatkan semua stakeholder dan elemen masyarakat,” paparnya.
Pada forum Pra-Musrenbang RKPD, lanjut Ande—akrab pejabat ini disapa, kegiatan-kegiatan yang telah selaras selanjutnya dilakukan pemilahan terhadap usulan kegiatan yang dibiayai melalui sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN. Setelah dilakukan kajian lebih lanjut terhadap kesepakatan yang diperoleh di Pra-Musrenbang RKPD dengan memperhatikan estimasi pendapatan daerah Tahun 2015, kebijakan pembangunan daerah yang berbasis kewilayahan, serta memperhatikan kebijakan provinsi dan nasional, diperoleh jumlah kegiatan yang diajukan untuk ditampung dalam rancangan rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2015 sebanyak 1.360 kegiatan dengan indikasi anggaran sebesar Rp.467.907.173.000,00.
Sementara yang diusulkan untuk dibiayai melalui sumber dana APBD Provinsi sebanyak 152 kegiatan dengan indikasi anggaran sebesar Rp 86.018.228.000,00, serta sumber dana APBN sebanyak 179 kegiatan dengan indikasi anggaran sebesar Rp 668.633.552.000,00. Dengan kesepakatan lanjutnya, apabila alokasi jumlah dana yang tersedia masih kurang dari biaya pembangunan yang telah dilaksanakan, maka akan didahulukan pembangunan yang menjadi prioritas, dan pembangunan dilaksanakan sesuai kemampuan daerah.
Sementara itu Sekretaris Bappeda Provinsi NTB Husni Thamrin menyampaikan beberapa hal. Adalah pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi di bidang pendidikan, di antaranya, pemberian beasiswa bagi masyarakat miskin, bantuan bagi guru, pendidikan layanan khusus, dan rancangan sekolah bertaraf internasional. Di bidang kesehatan adalah pembangunan RSUD di Kota Mataram, pembangunan RSUD Provinsi di Pulau Sumbawa, Jamkesmas, an perbaikan gizi masyarakat. Selain itu juga telah dilaksanakan pembangunan di bidang lainnya, seperti bidang kesejahteraan sosial, dan tenaga kerja.
Wakil Bupati Sumbawa Drs H Arasy Muhkan, melalui sambutannya mengatakan, hasil evaluasi yang di laksanakan memberikan gambaran bahwa beberapa sasaran pembangunan telah berhasil dicapai, namun masih banyak yang perlu mendapat perhatian dan menjadi prioritas untuk segera ditangani dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah. Apa yang dilaporkan Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, pelaksanaan forum gabungan SKPD dan Pra-Musrenbang RKPD Kabupaten Sumbawa telah berhasil merumuskan rancangan Renja-SKPD dan rancangan RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2015. Diharapkan pada forum tersebut hasil rumusan rancangan RKPD dimaksud dapat didiskusikan lebih lanjut, sehingga pada akhirnya dirumuskan prioritas pembangunan daerah di Tahun 2015. Selain itu, diharapkan agar dapat berperan secara aktif dalam proses diskusi dengan tetap mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Wabup dalam kesempatan itu juga memberikan rambu-rambu dalam menentukan prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, sesungguhnya tugas pemerintah adalah memfasilitasi masyarakat dalam memperoleh dan memenuhi kebutuhan akan hak-hak dasar melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang sifatnya pelayanan publik, bukan pelayanan privat. Karenanya penting untuk memprioritaskan program dan kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat luas dan mendesak, dan memiliki daya ungkit yang lebih tinggi. Dengan cara ini selain mampu mengoptimalkan potensi sumberdaya lokal yang akan memberi ruang lebih luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, harkat, martabat dan harga diri masyarakat, juga memberikan dampak positif bagi peningkatan kemampuan daerah. (Gaj)
