MATARAM, Samawarea.com (9 November 2026) – Pengembangan infrastruktur kendaraan listrik di Nusa Tenggara Barat (NTB) tidak hanya menyangkut percepatan transportasi ramah lingkungan, tetapi juga membutuhkan kepastian kebijakan dalam pemanfaatan aset milik daerah.
Persoalan tarif retribusi pemanfaatan lahan untuk pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) menjadi perhatian Pemerintah Provinsi NTB. Kebijakan tersebut perlu diselaraskan agar pengembangan infrastruktur kendaraan listrik tetap berjalan tanpa mengabaikan ketentuan pengelolaan aset daerah dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Untuk itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB melakukan koordinasi terkait penerapan tarif retribusi pemanfaatan lahan bagi pembangunan SPKLU.
Sekretaris Bapenda Provinsi NTB, M. Zuhudy Kadran, mengatakan koordinasi tersebut menjadi langkah penting dalam menyelaraskan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, kepastian tarif retribusi diperlukan sehingga pemanfaatan lahan milik pemerintah daerah memiliki dasar kebijakan yang jelas.
“Selain itu, langkah tersebut ditujukan untuk memberikan kepastian dalam penerapan tarif retribusi sekaligus mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.
Zuhudy menegaskan, pengembangan SPKLU membutuhkan sinergi dan koordinasi lintas sektor. Dengan demikian, pemanfaatan lahan daerah untuk mendukung infrastruktur kendaraan listrik dapat berjalan optimal.
Di sisi lain, kebijakan pemanfaatan aset daerah harus tetap memperhatikan aturan yang berlaku, sehingga kepentingan pengembangan transportasi ramah lingkungan dapat berjalan seiring dengan upaya meningkatkan pendapatan daerah.
“Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari dukungan Pemerintah Provinsi NTB terhadap percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang ramah lingkungan di daerah,” tuturnya.
Bapenda NTB berharap pengelolaan pemanfaatan aset daerah ke depan semakin selaras dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur kendaraan listrik serta kepentingan optimalisasi PAD.
“Dengan demikian, pengelolaan pemanfaatan aset daerah diharapkan dapat berjalan selaras dengan optimalisasi pendapatan daerah serta kebutuhan pengembangan infrastruktur kendaraan listrik di Provinsi NTB,” tutupnya. (SR)
