Bupati Kawal Lisdes 2026, Mobilisasi Material ke Tepal dan Batu Rotok Harus Lancar

oleh -13 Dilihat
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 82

SUMBAWA BESAR, Samawarea.com (2 November 2026) – Pembangunan jaringan listrik di wilayah terpencil Kabupaten Sumbawa menghadapi tantangan serius. Bukan semata persoalan pemasangan jaringan, tetapi juga kondisi infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung mobilisasi material ke lokasi pembangunan.

Sejumlah wilayah seperti Tepal, Batu Rotok hingga Bao Desa menjadi perhatian. Medan yang berat, tanjakan dan turunan terjal, batuan besar serta badan jalan yang masih membutuhkan pelebaran dan perataan berpotensi menghambat pengangkutan tiang listrik dan material pendukung lainnya.

Persoalan inilah yang menjadi perhatian Bupati Sumbawa yang sebelumnya pernah disampaikan dalam rapat koordinasi bersama jajaran perangkat daerah dan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan Provinsi Nusa Tenggara Barat (UP2K NTB), belum lama ini. 

Rapat tersebut digelar menindaklanjuti permohonan koordinasi PLN terkait dukungan akses jalan menuju lokasi pembangunan Program Listrik Desa (Lisdes) yang bersumber dari APBN 2026.

Bupati menegaskan, persoalan akses tidak boleh menjadi penghambat pembangunan jaringan listrik yang telah lama dinantikan masyarakat di wilayah terpencil.

Sebab, ketika material pembangunan mulai didistribusikan, akses menuju lokasi harus sudah siap. Jangan sampai tiang dan komponen jaringan listrik sudah tersedia, tetapi justru terkendala kondisi jalan yang tidak memungkinkan dilalui kendaraan pengangkut.

Dalam pembahasan teknis, penanganan akses jalan menjadi salah satu pekerjaan mendesak. Perhatian diarahkan pada beberapa jalur, terutama akses Batu Rotok menuju Bao Desa serta jalur Tepal menuju Batu Rotok.

Sejumlah titik pada jalur tersebut membutuhkan penanganan khusus, mulai dari perataan badan jalan, pelebaran ruas hingga pengkondisian tanjakan dan turunan yang cukup berat.

Bupati mengarahkan perangkat daerah terkait agar segera mengidentifikasi titik-titik prioritas sekaligus menyiapkan dukungan alat berat yang dibutuhkan.

Penanganan juga diminta dilakukan secara paralel. Artinya, pembenahan jalan tidak harus menunggu seluruh tahapan pembangunan jaringan listrik selesai. Keduanya perlu berjalan beriringan agar mobilisasi material tidak kehilangan waktu.

Langkah ini penting karena tahapan pembangunan dan distribusi material telah berjalan. Keterlambatan penanganan akses dikhawatirkan berdampak pada mundurnya jadwal konstruksi.

Selain kondisi jalan, pembangunan jaringan listrik di sejumlah lokasi juga menghadapi persoalan yang tidak kalah penting, yakni keterkaitan jalur pembangunan dengan kawasan hutan.

Penentuan batas kawasan dan kesesuaian jalur pemasangan jaringan perlu dipastikan sejak awal. Jangan sampai material sudah terlanjur dikirim, tetapi kemudian muncul kendala karena titik pemasangan atau jalur jaringan harus diubah.

Karena itu, koordinasi antara perangkat daerah teknis, PLN dan pihak terkait lainnya perlu diperkuat untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan.

Pemkab Sumbawa ingin agar persoalan teknis tersebut dapat diantisipasi sebelum pekerjaan konstruksi berlangsung lebih jauh. Dengan demikian, risiko pekerjaan ulang maupun hambatan administrasi di lapangan dapat diminimalkan.

Rapat koordinasi ini melibatkan Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, BPKAD, Bapperida, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, DPMD, Diskominfotiksandi serta unsur teknis lainnya.

Keterlibatan lintas perangkat daerah diperlukan karena persoalan yang dihadapi tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu instansi.

Dukungan Pemkab tidak sebatas memberikan persetujuan atau kebijakan, tetapi juga memastikan kebutuhan lapangan, terutama akses jalan dan alat berat, dapat ditangani sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah.

Bupati menghendaki agar koordinasi tersebut segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret sehingga program strategis nasional ini tidak terhambat oleh persoalan infrastruktur pendukung di daerah.

Program Lisdes APBN 2026 ini diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah terpencil yang selama ini mendambakan akses listrik memadai dan berkelanjutan.

Berdasarkan linimasa yang dipaparkan dalam rapat, pembangunan dan mobilisasi material akan dilakukan secara bertahap hingga seluruh tahapan konstruksi rampung. Targetnya, listrik sudah dapat mulai menyala pada Januari 2027.

Bupati berharap target tersebut dapat tercapai sesuai jadwal. Bahkan, jika seluruh proses berjalan lancar, penyalaan listrik di wilayah terpencil itu diharapkan dapat menjadi bagian dari momentum peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Sumbawa.

Harapan tersebut bukan tanpa alasan. Bagi masyarakat Tepal, Batu Rotok, Bao Desa dan wilayah sekitarnya, kehadiran listrik bukan sekadar persoalan penerangan pada malam hari.

Listrik akan membuka peluang lebih luas bagi pendidikan, aktivitas ekonomi, komunikasi, pelayanan dasar hingga peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat.

Namun, sebelum harapan itu terwujud, pekerjaan rumah di lapangan harus dituntaskan. Jalan yang sulit dilalui, kebutuhan alat berat, mobilisasi tiang dan material, hingga kepastian jalur di kawasan hutan menjadi sejumlah persoalan yang harus diselesaikan bersama.

Pemkab Sumbawa kini dituntut memastikan dukungan infrastruktur tersebut benar-benar berjalan, sehingga target Januari 2027 bukan sekadar rencana, melainkan dapat diwujudkan menjadi kenyataan bagi masyarakat di wilayah terpencil. (SR) 

amman nusantara bawaslu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *